Badan Pengawas Keuangan BPK menyoroti dana sebesar Rp567 miliar yang belum dikembalikan oleh Pemerintah
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, menyatakan bahwa sebelumnya masyarakat umum kurang memiliki pemahaman tentang Tapera, dan temuan dari BPK menunjukkan bahwa profesionalisme dalam hal ini dipertanyakan.
"Menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan Tapera akan lebih efektif dan dapat menjamin keberhasilannya. Pemerintah lebih mempertimbangkan opsi pasar modal yang memiliki jaminan dan garansi dari pemerintah," jelas dia Menurut simulasi ekonomi yang dilakukan oleh Celios, aturan ini tidak hanya membebani pekerja tetapi juga berpotensi menurunkan PDB sebesar Rp1,21 triliun
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat mengungkapkan telah mengembalikan tapera kepada sebanyak 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya senilai Rp4,2 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Banggar DPR Selalu Terbuka dengan Visi Misi PrabowoBadan Anggaran (Banggar) DPR menaruh harapan besar kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan mengedepankan ekonomi
Baca lebih lajut »
Perkuat Fungsi Anggaran, Banggar DPR Kunker ke CBO di Amerika SerikatWakil ketua Banggar DPR RI Fraksi Golkar Muhidin Muhammad Said bersama Delegasi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Congressional Budget Office (CBO) di Washington D.C. Amerika Serikat (AS).
Baca lebih lajut »
Nama Pejabat BPK Muncul di Sidang SYL, MAKI Minta Dewan Etik BPK Lakukan PemeriksaanMajelis Kehormatan BPK diminta periksa pejabat BPK yang disebut namanya di persidangan kasus Mentan SYL.
Baca lebih lajut »
Nama Auditor BPK Muncul di Sidang SYL, MAKI Minta Dewan Etik BPK Lakukan PemeriksaanMAKI minta Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI memeriksa anggota BPK yang namanya disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Kementan
Baca lebih lajut »
BPK Soroti Hasil Kebijakan Pupuk Sampai Revolusi Mental JokowiBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan periode IHPS II-2023.
Baca lebih lajut »
DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Terhadap BPK Terkait Dugaan Jasa Jual Beli WTP di Kasus Korupsi SYLTak hanya sekali, ternyata 'beli WTP' itu sudah menjadi kebiasaan di Kementerian yang sempat dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca lebih lajut »