Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan periode IHPS II-2023.
Badan Pemeriksa Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Hasilnya, ada sejumlah permasalahan yang mendapat fokus perhatian BPK .
"Dengan tindak lanjut telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 78,2%. Untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020 hingga 2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9%," ucap Isma Yatun saat penyerahan LHP BPK atas LKPP 2023 dan IHPS II-2023 kepada DPR RI, Selasa .
IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional, yakni pengembangan wilayah, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selain itu, pengembangan Kawasan Strategis, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan Maloy Batuta Trans Kalimantan belum merealisasikan pencapaian target, belum membangun, mengembangkan, dan mengelola prasarana serta belum didukung SDM yang memadai.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nama Auditor BPK Muncul di Sidang SYL, MAKI Minta Dewan Etik BPK Lakukan PemeriksaanMAKI minta Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI memeriksa anggota BPK yang namanya disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Kementan
Baca lebih lajut »
Nama Pejabat BPK Muncul di Sidang SYL, MAKI Minta Dewan Etik BPK Lakukan PemeriksaanMajelis Kehormatan BPK diminta periksa pejabat BPK yang disebut namanya di persidangan kasus Mentan SYL.
Baca lebih lajut »
Temuan BPK: Pengadaan Alat Kesehatan Indofarma Berpotensi Rugikan Negara Rp 146 MBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada DPR.
Baca lebih lajut »
Peneliti Midcash UGM Soroti Kebijakan TaperaJPNN.com : Peneliti Midcash UGM menyoroti program tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Pemerintah diminta transparan saja.
Baca lebih lajut »
Bamsoet Soroti Potensi SDA dan SDM Indonesia Masih Terbaikan, Singgung Kebijakan Berubah Setiap Ganti PresidenBamsoet mengapresiasi sikap kubu pasangan calon yang saling bertarung di Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Rapor Merah Dana Tapera Hasil Temuan BPK, Rp 567 Miliar Belum Kembali ke PesertaPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai banyak kritik dari masyarakat.
Baca lebih lajut »