KETUA MPR Bambang Soesatyo Bamsoet mengungkap pihaknya sudah menyiapkan rancangan UU MPR sebagai bentuk pemisah dari Undang-undang tentang MPR DPR DPRD dan DPD UU MD3
melalui Badan Pengkajian sudah menyelesaikan usulan naskah akademik dan rancangan UU MPR. Dalam waktu dekat, pimpinan MPR akan bertemu Pimpinan DPR untuk membahas pemisahan UU MD3 menjadi UU MPR, UU DPR, dan UU DPD, sebagai implementasi perintah undang-undang dasar," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 April 2024.
Bamsoet mengatakan UU MPR dipersiapkan sebagai legacy atau peninggalan MPR periode 2019-2024. Selain UU MPR, Bamsoet juga tengah menyiapkan pembentukan Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR RI yang baru, serta Bentuk Hukum dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara . PERMASALAHAN yang dihadapi pada sektor pariwisata di masa libur Lebaran harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk segera diatasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo: MPR RI Periode 2019-2014 Sedang Siapkan Berbagai LegacyBeberapa peninggalan tersebut di antaranya adalah forum MPR se-Dunia, UU MPR, Pembentukan Badan Kehormatan MPR.
Baca lebih lajut »
Revising the MD3 Law: Public Opinion Not Yet InvolvedThe discourse to revise the MD3 Law has not yet involved public opinion. Therefore, the public is not fully aware of the points and urgency that want to be revised from the regulation. 'There may be many things in the MD3 Law that need to be discussed again in terms of regulation, but there must be an evaluation first. There must be a clear academic script on how the MD3 Law can become an instrument to strengthen our parliamentary institution,' he said to Media Indonesia on Saturday (6/4). Lucius also criticized that in the past 10 years, the revision of the MD3 Law aimed only to distribute seats and add rules that can strengthen the luxury of DPR members' positions. 'The MD3 Law has become very weak because it is easily manipulated. The MD3 Law is changed not because of necessity or urgency, but only to carry out political compromises. The articles in the MD3 Law become mere transaction tools,' said Lucius.
Baca lebih lajut »
UU MD3 Masuk Prolegnas, Golkar Klaim Bukan Buat Rebut Kursi Ketua DPRUndang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) telah resmi masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2024.
Baca lebih lajut »
Respons Ketua MPR Bamsoet soal Putusan Sengketa Pilpres 2024, Semua Pihak Mesti Hormati Hakim MKBerita Respons Ketua MPR Bamsoet soal Putusan Sengketa Pilpres 2024, Semua Pihak Mesti Hormati Hakim MK terbaru hari ini 2024-04-22 02:07:31 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Bamsoet Ajak Masyarakat Hormati Putusan MK: Waktu Bertanding Sudah SelesaiJPNN.com : Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengajak masyarakat menghormati putusan MK terkait sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024
Baca lebih lajut »
Bamsoet: Kita Enggak Butuh Oposisi, yang Diperlukan Gotong RoyongKetua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyebut, pemerintahan di Indonesia tidak membutuhkan adanya pihak oposisi.
Baca lebih lajut »