The discourse to revise the MD3 Law has not yet involved public opinion. Therefore, the public is not fully aware of the points and urgency that want to be revised from the regulation. 'There may be many things in the MD3 Law that need to be discussed again in terms of regulation, but there must be an evaluation first. There must be a clear academic script on how the MD3 Law can become an instrument to strengthen our parliamentary institution,' he said to Media Indonesia on Saturday (6/4). Lucius also criticized that in the past 10 years, the revision of the MD3 Law aimed only to distribute seats and add rules that can strengthen the luxury of DPR members' positions. 'The MD3 Law has become very weak because it is easily manipulated. The MD3 Law is changed not because of necessity or urgency, but only to carry out political compromises. The articles in the MD3 Law become mere transaction tools,' said Lucius.
Pasalnya wacana untuk merevisi UU tersebut belum melibatkan pendapat masyarakat. Sehingga publik belum mengetahui secara keseluruhan apa poin dan urgensi yang ingin direvisi dari aturan tersebut.
Dia juga belum bisa mengungkapkan jika aturan tersebut direvisi sekarang siapa persisnya yang akan diuntungkan. Semua tergantung pada poin-poin dan desain aturan yang ingin direvisi. Peneliti Formappi Lucius Karus menduga dengan adanya hasil pemilu 2024, potensi revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD akan terbuka kembali.
HAK angket mesti direalisasikan meski tanpa dukungan PDI Perjuangan. Upaya itu sangat penting demi menguji kematangan berdemokrasi di Tanah Air.
MD3 Law Revision Public Opinion Parliamentary Institution Political Compromise
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Golkar Party is Reluctant to Discuss Revision of MD3 Law Amid Election DisputeGolkar Party is reluctant to discuss the revision of Law Number 13 of 2019 concerning MPR, DPR, DPRD, and DPD (MD3) amidst the ongoing Election Dispute or Election Dispute Resolution (PHPU) process at the Constitutional Court (MK). The revision issue is related to the position of the DPR chairman.
Baca lebih lajut »
Muncul Wacana Ubah UU MD3 untuk Pos Ketua DPR, Hasto PDIP Bereaksi KerasJPNN.com : PDI Perjuangan bakal melakukan perlawanan apabila UU MD3 direvisi hanya demi kekuasaan semata, seperti posisi Ketua DPR RI.
Baca lebih lajut »
Masinton Sebut Revisi UU MD3 Bisa Rusak Sistem Demokrasi di ParlemenPOLITIKUS PDI Perjuangan PDI-P Masinton Pasaribu menyebut wacana revisi Undang-Undang tentang MPR DPR DPD dan DPRD UU MD3 bisa merusak sistem demokrasi di parlemen
Baca lebih lajut »
Pertahankan UU MD3 demi Adab DemokrasiUJIAN bagi keadaban demokrasi belum juga usai meski proses Pemilu 2024 hampir selesai
Baca lebih lajut »
Wacana Revisi UU MD3 Dinilai untuk Mengebiri Kekuatan PDIPPENDIRI lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang MPR DPR DPD dan DPRD UU MD3 untuk mengebiri kekuatan PDIP
Baca lebih lajut »
Perebutan Kursi Ketua DPR Dimulai, PDI-P Endus Ada Upaya Golkar Ubah UU MD3PDI-P ingatkan Partai Golkar agar tak berupaya mengubah mekanisme penetapan ketua DPR yang diatur dalam UU MD3.
Baca lebih lajut »