Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan Presiden Jokowi berharap agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperkuat dalam Undang-Undang. MPRRI
jpnn.com, BOGOR - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan Presiden Joko Widodo berharap agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diperkuat dalam Undang-Undang. Tidak sekadar hanya dengan Peraturan Presiden. Keinginan tersebut juga sejalan dengan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang disampaikan ke MPR RI.
Baca Juga: “Oleh karena itu, siapapun presidennya, BPIP akan tetap eksis menjadi milik bangsa Indonesia, tak akan hilang hanya akibat kepentingan politik sesaat," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu . Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Ingin BPIP Diperkuat dengan Undang-undangKetua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar BPIP sebagai lembaga pembinaan...
Baca lebih lajut »
Bertemu Pimpinan MPR RI, Alumni PMII Dukung BPIP Diatur Dalam Undang-UndangBamsoet menyambut baik pandangan IKA PMII yang menekankan perlunya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diatur dalam Undang-Undang. MPRRI
Baca lebih lajut »
Undang-Undang Keamanan Hong Kong tanpa Uang Jaminan - Internasional - koran.tempo.co
Baca lebih lajut »
Kisruh PPDB, Dewan Sarankan Sekolah Amanat Undang-Undang |Republika OnlineKonsep Sekolah Amanat Undang-Undang dinilai bisa jadi jawaban kisruh PPDB.
Baca lebih lajut »
Webinar UBSI Undang Youtuber dan Drifter Ziko Harnadi |Republika OnlineWebinar UBSI juga mengundang entrepreneur sukses Alicia Deana.
Baca lebih lajut »
Menhub Undang Uni Emirat Arab Bangun Sistem Transportasi di Ibu Kota Baru RIBudi Karya mendorong sektor swasta di UEA untuk turut berpartisipasi dan berinvestasi dalam proyek pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca lebih lajut »