Di bawah undang-undang baru itu, para terdakwa dapat diadili dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun. KoranTempo
HONG KONG – Pengadilan Hong Kong menolak uang jaminan yang diajukan Tong Ying-kit. Hakim pengadilan memerintahkan tersangka pertama yang dituduh menghasut separatisme dan terorisme di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional itu tetap ditahan.
Tong Ying ditangkap setelah beredar tayangan video yang diunggah secara online. Dia mengendarai sepeda motor sambil menyerukan pembebasan Hong Kong dengan membawa slogan protes “Bebaskan Hong Kong, waktunya revolusi”. Otoritas Kota Hong Kong menyatakan bahwa slogan protes tersebut berkonotasi separatisme atau subversi di bawah undang-undang baru.
South China Morning Post melaporkan bahwa dokumen pengadilan tidak menyebutkan tindakan spesifik atas pelanggaran tersebut. Kasus-kasus serius dalam sistem hukum Hong Kong biasanya melibatkan pengadilan oleh juri dan tidak memiliki hukuman minimum. Namun, di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional baru Beijing untuk Hong Kong, para terdakwa dapat diadili oleh panel tiga hakim dengan ancaman hukuman minimum hingga 10 tahun.
Kalangan muda di Hong Kong tampaknya terus menyuarakan penolakan terhadap undang-undang itu. Paul Lam, 36 tahun, turut bergabung dalam pawai tahunan pada 1 Juli lalu, yang dilakukan untuk memperingati 23 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina. Lam punya pilihan: menghadapi ancaman atau kemungkinan ditangkap saat pawai.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pebisnis Hong Kong Dukung Undang-Undang Keamanan - Internasional - koran.tempo.coAsosiasi Pengacara Hong Kong menilai undang-undang keamanan mengancam perlindungan, termasuk atas persidangan yang adil, hak-hak dasar, dan kebebasan berekspresi.
Baca lebih lajut »
Bertemu Pimpinan MPR RI, Alumni PMII Dukung BPIP Diatur Dalam Undang-UndangBamsoet menyambut baik pandangan IKA PMII yang menekankan perlunya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diatur dalam Undang-Undang. MPRRI
Baca lebih lajut »
Nonreaktif, Hasil Tes Keluarga yang Undang Rhoma Irama Pentas di BogorSurya Atmaja mengundang Rhoma saat pesta khitanan anaknya di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Baca lebih lajut »
Pandemi Covid-19, Istana Tak Undang Warga Umum di Upacara Kemerdekaan ke-75 RIHeru menjelaskan jumlah personel yang bertugas diambil dari paskibraka 2019. Pasalnya, tahun ini pemerintah tak membuka rekrutmen paskibraka.
Baca lebih lajut »
Upacara 17 Agustus, Istana Tak Undang MasyarakatUpacara Peringatan Kemerdekaan tahun 2020 dilakukan secara terbatas dan tidak mengundang masyarakat berkenaan dengan wabah virus corona.
Baca lebih lajut »
Pebisnis Hong Kong Dukung Undang-Undang Keamanan - Internasional - koran.tempo.coAsosiasi Pengacara Hong Kong menilai undang-undang keamanan mengancam perlindungan, termasuk atas persidangan yang adil, hak-hak dasar, dan kebebasan berekspresi.
Baca lebih lajut »