Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian BUMN mengevaluasi jabatan sejumlah komisari BUMN yang terindikasi rangkap jabatan.
Baca juga:
"Mendukung Presiden meminta Menteri BUMN untuk memperbaiki peraturan di Kementerian BUMN terkait dengan jabatan komisaris," ujarnya. Poin-poin yang dimaksud antara lain penetapan kriteria calon komisaris, sumber bakal calon, tata cara penilaian dan penetapan, mekanisme serta hak dan kewajiban komisaris di BUMN, serta akuntabilitas kinerja para komisaris BUMN sampai tata cara publikasinya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap JabatanPara komisaris rangkap jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang bertentangan dengan hukum diharapkan dicopot.
Baca lebih lajut »
Hasto Sebut Kader PDIP Paling Sedikit Dapat Jatah Kursi Komisaris BUMNSekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung soal kursi komisaris di BUMN untuk partainya.
Baca lebih lajut »
397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Ombudsman Desak Evaluasi397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Ombudsman Desak Evaluasi. Ombudsman berharap presiden bisa keluarkan aturan yang memberikan batas-batasan terkait rangkap jabatan ini.
Baca lebih lajut »
Hasto: Kader PDIP Paling Sedikit di Komisaris BUMNSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan minimnya jatah PDIP di kursi komisaris jadi pemacu untuk PDIP lebih meningkatkan kualitas kader.
Baca lebih lajut »
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN\n'Apa pun itu saran ombudsman kita menunggu saja. Kami kementerian BUMN hanya akan mematuhi regulasi yang ada,' katanya.
Baca lebih lajut »
Jokowi Diminta Buat Perpres Atasi Rangkap Jabatan Komisaris BUMNPresiden Jokowi diminta membuat Perpres untuk mengatasi banyaknya rangkap jabatan pada level komisaris BUMN.
Baca lebih lajut »