Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta DPR dan pemerintah menyerap aspirasi dan kritikan masyarakat untuk membahas serta memperbaiki kembali Rancangan Kitab ...
Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua Asrul Sani , Hidayat Nur Wahid , Jazilul Fawaid , Ahmad Muzani , Ahmad Basarah , Lestari Moerdijat , Syarifuddin Hasan , Zulkifli Hasan , Fadel Muhammad memimpin Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis . ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
"Pembahasan RKUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu karena pemerintah dan DPR sepakat untuk mendinginkan suasana sehingga bisa sama-sama kembali menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
[POPULER DI KOMPASIANA] Puan Maharani Jadi Ketua DPR-RI | Lapas Perempuan | Kebahagiaan Philippe CoutinhoIni 5 artikel terpopuler di kompasiana: dari Paun Maharani jadi perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR-RI hingga kisah dari lapas perempuan.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Alat kelengkapan dewan disusun secara proporsionalKetua DPR Puan Maharani mengatakan alat kelengkapan dewan di DPR akan disusun secara proporsional sesuai dengan perolehan kursi fraksi-fraksi atau perolehan ...
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Pimpinan AKD Dibagi Proporsional ke Seluruh FraksiAKD DPR akan ditentukan secara proporsional yang artinya semua fraksi akan duduk di AKD.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR dan Pimpinan Fraksi Bahas Alat Kelengkapan ParlemenKetua DPR mengatakan penentuan pimpinan alat kelengkapan DPR akan dilakukan secara proporsional dan musyawarah mufakat.
Baca lebih lajut »
Hamdalah, Ketua DPR dan MPR dari Basis Utama Pengusung JokowiSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut konsolidasi politik partai-partai pendukung Jokowi - Ma'ruf makin baik dengan terpilihnya Puan sebagai ketua DPR dan Bamsoet menjadi ketua MPR. PuanMaharani
Baca lebih lajut »
UU KPK Typo, Ketua Badan Legislasi DPR 2014-2019: Itu BiasalahHasil karya DPR yang kontroversial, yakni UU KPK, ternyata mengandung saltik alias typo. Menurut Baleg DPR, saltik seperti itu adalah hal yang wajar terjadi.
Baca lebih lajut »