Publik masih merasa belum cukup atas sosialisasi terkait UU TPKS yang dilakukan pemerintah.
ANGGOTA Badan Legislasi DPR RI Luluk Nur Hamidah mendorong pemerintah mempercepat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .
Luluk menyoroti UU TPKS telah mengamanatkan pembentukan 10 PP dan perpres sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU TPKS. Seharusnya pemerintah menyegerakan dan memprioritaskan PP dan perpres tersebut. "Hingga hari ini publik menilai bahwa tidak cukup ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait UU TPKS, baik melalui media cetak dan elektronik, ataupun saluran media lainnya. Sosialisasi justru lebih banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil ataupun individu- individu yang sejak awal melakukan pengawalan terhadap pembentukan UU TPKS," tegas Luluk.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Tagih Janji Pemerintah Revisi UU Pendidikan Kedokteran: Masih Jalan di Tempat | merdeka.comDPR Tagih Janji Pemerintah Revisi UU Pendidikan Kedokteran: Masih Jalan di Tempat
Baca lebih lajut »
Revisi UU Cipta Kerja Dikebut, Target Kelar Sebelum Deadline MKPemerintah optimistis revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan selesai sebelum tenggat waktu dua tahun menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Pemerintah optimistis revisi UU Cipta Kerja selesai sebelum waktunyaPemerintah optimistis revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan selesai sebelum waktunya, yakni dua tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun ...
Baca lebih lajut »
Herman Khaeron: Telusuri Hambatan Pembahasan Revisi UU LLAJWakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan proses legislasi terhadap revisi UU LLAJ harus ditelusuri hambatannya.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Target Perbaikan UU Cipta Kerja Selesai Akhir 2022Pemerintah Target Perbaikan UU Cipta Kerja Selesai Akhir 2022: UU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Baca lebih lajut »
Revisi UU Cipta Kerja Dikebut, Pemerintah Optimistis Selesai Sebelum Waktunya | Ekonomi - Bisnis.comPemerintah optimistis revisi Undang-undang Cipta Kerja dapat diselesaikan sebelum jangka waktu dua tahun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »