Pembahasan RUU Cipta Kerja terkait klaster UMKM harus memberikan manfaat dengan lingkup yang sangat luas dan diharapkan mendorong kemajuan UMKM di Indonesia.
BADAN Legislasi DPR RI melanjutkan rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis . Rapat dihadiri oleh Anggota Baleg, perwakilan pemerintah, serta perwakilan DPD RI secara fisik maupun virtual.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menjelaskan, pembahasan RUU Cipta Kerja terkait klaster UMKM harus memberikan manfaat dengan lingkup yang sangat luas dan diharapkan mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. Selain kemudahan perizinan berusaha, dibahas juga pembinaan dan pengembangan UMKM serta insentif fiskal dan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Dalam draft pemerintah disebutkan perizinan berusaha yang diajukan oleh usaha mikro dan kecil dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya.
“Kemudian, penyederhanaan administrasi perpajakan dan insentif kewirausahaan sosial. Poin-poinnya itu pak, untuk angka silahkan disampaikan dulu ke pemerintah untuk disepakati, namun PP nya tidak bisa keluar dari affimartive action bersama dari poin ini,” kata Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka kepada perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta KerjaMenurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Baleg Matangkan Insentif UMKM di RUU Cipta KerjaBADAN Legislasi (Baleg) DPR melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta KerjaPoin DIM yang disepakati itu antara lain aturan soal pendampingan pemerintah pusat dan daerah bagi UMKM dalam menyediakan SDM dan anggaran.
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja, Usaha UMKM Bisa Dijadikan Jaminan Utang BankPemerintah melalui RUU Cipta Kerja akan membolehkan pelaku UMKM menjadikan usaha mereka menjadi jaminan utang di bank guna mengembangkan usaha.
Baca lebih lajut »
Masih Reses, DPR Lanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta KerjaFraksi Partai Demokrat belum mengirimkan anggota dalam Panja RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
DPD RI Lanjutkan Pembahasan DIM RUU Omnibus Law Cipta KerjaDPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta Kerja di Ruang Rapat Baleg DPR RI. DPDRI
Baca lebih lajut »