Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2021 dalam Sidang Tahunan MPR...
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2021 dalam Sidang Tahunan MPR RI di kompleks Parlemen Gedung DPR/MPR, Jumat . Foto/Dok/Humas MPR- Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2021 dalam Sidang Tahunan MPR RI di kompleks Parlemen Gedung DPR/MPR, Jumat .Hadirin sekalian yang berbahagia, serta Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19; kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI dan DPD RI, Dalam RAPBN 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun. Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi di 2021 dengan anggaran Rp30,5 triliun difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama; serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.
Dukungan perlindungan sosial di 2021 dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.
Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai. Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.Pada 2021, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa direncanakan sebesar Rp796,3 triliun. Dengan anggaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan di antaranya:
Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Dalam lima tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada 2016 menjadi 0,315 pada 2019.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Sebut Penyusunan RAPBN 2021 untuk Atasi 4 Hal IniPenyusunan RAPBN 2021 bertujuan untuk mengatasi empat hal berikut. Apa saja?
Baca lebih lajut »
Daftar 8 BUMN Penerima PMN Rp37,4 T dalam RAPBN 2021Pemerintah berencana menyuntik 8 BUMN dengan PMN senilai total Rp37,4 triliun pada tahun depan. Berikut daftarnya:
Baca lebih lajut »
Pidato RAPBN 2021 tunjukan kebijakan fiskal fleksibel dorong pemulihanPidato mengenai Rancangan APBN 2021 yang disampaikan Presiden Joko Widodo menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah yang fleksibel namun tetap menekankan ...
Baca lebih lajut »
Indikator Makro RAPBN 2021Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi dasar makro ekonomi dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2021, Jumat (14/8).
Baca lebih lajut »
2021, RAPBN Fokus Percepat Pemulihan EkonomiProgram pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang.
Baca lebih lajut »