Pemerintah Australia menunjukkan keseriusannya dalam melindungi anak-anak di bawah umur dari bahaya paparan media sosial.Berbicara pada Kamis 7 November 2024,
Berbicara pada Kamis 7 November 2024, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa pemerintah akan menetapkan undang-undang pelarangan mengakses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun."Undang-undang tersebut akan diperkenalkan ke parlemen tahun ini, dan undang-undang tersebut akan mulai berlaku 12 bulan setelah diratifikasi oleh anggota parlemen," tambahnya.
Menteri Komunikasi Michelle Rowland mengatakan platform yang terkena dampak termasuk Meta Platforms, Instagram dan Facebook, serta TikTok milik Bytedance dan X milik Elon Musk. "Aplikasi Google seperti YouTube kemungkinan juga termasuk dalam cakupan undang-undang tersebut," tambah Albanese. Sejumlah negara telah berjanji untuk mengekang penggunaan media sosial oleh anak-anak melalui undang-undang. Kebijakan Australia menjadi salah satu yang paling ketat.
Tahun lalu, Prancis mengusulkan larangan media sosial bagi mereka yang berusia di bawah 15 tahun, meskipun pengguna dapat menghindari larangan tersebut dengan izin orang tua. Menang Pilpres AS, Trump Janji Tidak Ada Jabatan untuk Anggota Keluarga
Anthony Albanese Instagram Facebook
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Babak Baru! Laporan Nikita Mirzani Terhadap Vadel Badjideh Naik ke PenyidikanLaporan Nikita Mirzani kepada Vadel Badjideh terkait Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan KUHP.
Baca lebih lajut »
Pemerintah India Keluarkan Undang-Undang Larangan Meludahi MakananDua negara bagian India menerapkan peraturan ketat termasuk denda besar dan hukuman penjara untuk menangani kasus kontaminasi makanan dengan ludah urin dan kotoran
Baca lebih lajut »
Kemendagri Kaji Revisi UU Pemerintah Daerah untuk Sinkronisasi Undang-UndangJPNN.com : Kemendagri tengah mengkaji revisi UU pemerintah daerah untuk sinkronisasi dengan undang-undang.
Baca lebih lajut »
Silaturahmi dengan Pengurus NU Jakarta, Pramono Janji Segera Bikin Perda Terkait Undang-Undang PonpesPramono menilai pentingnya pemerintah daerah menyusun pedoman teknis terkait pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
Baca lebih lajut »
Tugas dan Wewenang MPR Beserta Kedudukannya Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-UndangBegini kedudukan, tugas, dan wewenang MPR berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang. Pelajari, yuk!
Baca lebih lajut »
Ketua IKAPI: Seluruh karya cipta dilindungi Undang-UndangKetua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Arys Hilman Nugraha menyebut bahwa semua karya cipta, termasuk karya sastra dan seni, telah dilindungi oleh ...
Baca lebih lajut »