Masyarakat masih menunggu realisasi program penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji pada 2022 ini.
Liputan6.com, Jakarta Warganet ramai mempertanyakan kapan pencairannya bakal dilakukan lewat kolom komentar di akun resmi Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, @kemnaker.Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, aturan soal program bantuan subsidi gaji sebenarnya sudah rampung. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu mandat dari Presiden Joko Widodo untuk pelaksanaan pencairannya.
Secara implementasi, penyaluran bantuan subsidi gaji atau BSU diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500.000 per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000. 5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan 3 dari 3 halamanSalurkan Subsidi Gaji Rp 8,8 Triliun, APBN Cukup?Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan subsidi upah atau subsidi gaji sebesar Rp 1 juta pada tahun ini. Nilai anggaran untuk program subsidi gaji kali ini sebesar Rp 8,8 triliun, untuk pekerja dengan penghasilan dibawah Rp 3,5 juta per bulan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Aturan Bantuan Subsidi Upah Tunggu Persetujuan Jokowi, Netizen Gunakan Tagar RIP BSUMasyarakat mengkritik lamanya pencairan BSU Rp1 juta yang dijanjikan cair April 2022, mereka membanjiri medsos Kemenaker dengan tagar RIP BSU
Baca lebih lajut »
Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut Hari Ini 30 Mei 2022, Aturan Pengganti Keluar 1 JuniDengan pergantian aturan ini, target harga minyak goreng curah yang perlu dicapai masih sama seperti skema sebelumnya. Yakni Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.
Baca lebih lajut »
Kapolri dan Kapolda Papua Diminta Taat Aturan Soal Pembentukan Polres di DogiyaiDijelaskan Simon, pembentukan Polres Dogiyai sejak awal tidak melalui rencana yang transparan antara Polri, Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Adat dan tokoh-tokoh masyarakat
Baca lebih lajut »
PKS Ajak Parpol Lain Ajukan Judicial Review Aturan Presidential ThresholdAhmad Syaikhu menyatakan bahwa PKS siap berkolaborasi dengan partai lain untuk melahirkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Ratusan CPNS Terancam Denda Rp100 Juta, Lupa Aturan Ini?Pemerintah telah menetapkan sanksi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan setelah lulus seleksi.
Baca lebih lajut »
Integrasi Dan Aturan Baru KTP NPWP | News Or HoaxPemerintah akan menjadikan nomor induk kependudukan atau nik pada nomor KTP
Baca lebih lajut »