Aturan Perjalanan Dinas Diubah, KPK Sebut Imbas dari Status Pegawai Jadi ASN TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri angkat bicara ihwal adanya perubahan aturan perjalanan dinas.Dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas, disebutkan jika kini pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan KPK untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh penyelenggara.
Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut, sistem perjalanan dinas KPK kini bisa mengakomodir adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar-lingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga.'Dalam kegiatan bersama, KPK bisa menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait, dan sebaliknya. Peraturan ini tidak berlaku untuk kerjasama dengan pihak swasta. Biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan bukan gratifikasi apalagi suap,' kata Ali.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perpim KPK Baru: Perjalanan Dinas Bisa Ditanggung PanitiaPerjalanan dinas pimpinan hingga pegawai KPK saat ini dibiayai oleh panitia penyelenggara. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menepis aturan ini menggerus nilai KPK.
Baca lebih lajut »
KPK vs Ombudsman RI Gegara 75 Pegawai KPKOmbudsman RI dan KPK saling serang gegara polemik proses tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 75 pegawai KPK. Siapa yang Anda dukung?
Baca lebih lajut »
Dianggap Tak Sesuai Aturan, Pemilihan Sekda Kabupaten Bekasi Berpotensi DiulangProses pemilihan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi bisa diulang apabila tahapan pemilihan yang dilakukan panitia seleksi tidak sesuai ketentuan. Proses pemilihan...
Baca lebih lajut »
Rumah Sakit Penuh, Sri Lanka Berlakukan Aturan Work From HomePemerintah Sri Lanka kembali memperketat pembatasan cegah penularan COVID-19. Ini dilakukan usai laporan pasien COVID meninggal saat menunggu masuk rumah sakit.
Baca lebih lajut »
Joe Biden Revisi Aturan Pelonggaran Emisi Kendaraan era Donald TrumpUsulan aturan emisi oleh Pemerintahan Joe Biden diajukan demi peningkatan efisiensi bahan bakar kendaraan sebesar 10 persen untuk 2023.
Baca lebih lajut »
Pahami Beda Berhenti dan Parkir Menurut Aturan ResmiParkir adalah kondisi kendaraan berhenti dan ditinggalkan pengemudi, sedangkan berhenti berarti kendaraan diam sementara.
Baca lebih lajut »