70 persen penyedia jasa taksi online berhenti beroperasi selama PPKM darurat.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 12 asosiasi taksi online di Jawa Barat yang tergabung dalam wadah Perkumpulan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus meminta pemerintah pusat untuk tidak memperpanjang kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang akan selesai pada 20 Juli mendatang karena semakin memperburuk tingkat okupansi dan jumlah perjalanan taksi online. Asosiasi juga meminta pemerintah memberikan insentif langsung kepada para pengusaha taksi online.
Baca Juga “PPASK meminta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji kembali perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir bulan Juli karena akan lebih memperburuk ekonomi khususnya sektor usaha transportasi umum,” ujarnya, Ahad .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kapolri: 2.500 Ton Beras dan 70.000 Paket Sembako Siap Didistribusikan Saat PPKM DaruratApabila stok sudah habis Sigit meminta jajarannya untuk segera melapor dan berkoordinasi untuk menambah persediaan.
Baca lebih lajut »
Kapolres Malang Lepas Tim Baksos PPKM Darurat |Republika OnlineIa meminta warga sekitar mempererat tali persaudaraan.
Baca lebih lajut »
Polda Metro Amankan 36 Bus Langgar Trayek Saat PPKM Darurat |Republika OnlinePolda Metro Jaya mengamankan 36 bus yang melanggar trayek saat PPKM darurat.
Baca lebih lajut »
Langkah Polri Cegah Demo Tolak PPKM di Ambon Kembali Ricuh |Republika OnlinePolri antisipasi agar demo tolak PPKM di Ambon tidak kembali ricuh.
Baca lebih lajut »
Ekonom: Dana Bansos Harus Naik Jika PPKM Diperpanjang |Republika OnlineEkonom mengatakan dana bansos harus naik jika PPKM darurat diperpanjang.
Baca lebih lajut »
Kapolri Tetapkan Maluku Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM |Republika OnlineKapolri Tetapkan Maluku Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro
Baca lebih lajut »