Seiring meningkatnya jumlah korban sipil di Myanmar yang melebihi 6.000 jiwa, para ahli PBB mendesak perubahan pendekatan dalam respons internasional. Profesor Teuku Rezasyah dari Unpad mengusulkan pembentukan Dewan Tetua ASEAN yang dibentuk selain menerapkan Konsensus Lima Poin (5PC) untuk mencari solusi atas krisis di Myanmar.
Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) pada hari Senin (1/12/2024) mendesak adanya perubahan pendekatan dalam respons internasional terhadap krisis yang semakin memburuk di Myanmar , setelah jumlah korban sipil melampaui angka 6.000 jiwa.
Profesor Muda Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah berpendapat bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bisa membentuk Dewan Tetua yang dapat dibentuk--selain menerapkan Konsensus Lima Poin (5PC)--sebagai langkah lanjutan setelah pengangkatan Utusan ASEAN untuk Myanmar. Reza menjelaskan bahwa Dewan Tetua ini bisa terdiri dari anggota ASEAN yang terhormat, bertindak atas kapasitas pribadi mereka. Contohnya, Megawati Soekarnoputri dari Indonesia, Goh Chok Tong dari Singapura, dan Mahathir Mohamad dari Malaysia dapat ditunjuk menjadi anggota Dewan Tetua tersebut, termasuk satu orang dari Myanmar yang ditunjuk oleh pemerintahan Myanmar saat ini guna membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. Reza juga mengatakan Dewan Tetua itu bisa terdiri dari tokoh-tokoh kemanusiaan, tokoh mantan kepala negara atau guru teladan yang semuanya bertindak atas nama pribadi. Dengan memilih tokoh-tokoh masyarakat tersebut, lanjut Reza, Myanmar tidak merasa direndahkan karena pembentukan dewan tersebut menciptakan pandangan bahwa yang menginginkan krisis Myanmar segera diselesaikan bukan hanya pemerintah negara ASEAN tetapi juga masyarakatnya. Menurut Reza, Dewan Tetua tersebut lebih fleksibel dalam berbicara dengan Myanmar jika dibandingkan dengan pemerintah, sehingga dapat meyakinkan Myanmar untuk segera menyelesaikan krisis mereka. Reza menilai pertemuan antara anggota Dewan Tetua tersebut dapat menyelesaikan krisis di Myanmar lebih cepat, seraya menambahkan sebaiknya negara-negara anggota ASEAN tidak terjebak dengan jangka waktu yang diciptakan dalam menyelesaikan krisis Myanmar.
MYANMAR KRISIS ASEAN DEWAN TETUA PBB
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kelompok Justice for Myanmar Desak ASEAN Tak Dukung Rezim Junta MiliterKelompok Justice for Myanmar mendesak ASEAN memutus akses para penguasa Myanmar saat ini terhadap dana, senjata,
Baca lebih lajut »
Menlu ASEAN Kumpul di Langkawi, Antisipasi Berbagai Ancaman bagi Sentralitas ASEANMenlu Malaysia Mohamad Hasan menyebut ASEAN harus memperkuat persatuan dan menjadikan integrasi ekonomi sebagai prioritas utama di tengah ketidakpastian global.
Baca lebih lajut »
Ketimbang Pemilu, ASEAN Meminta Myanmar Prioritaskan Gencatan SenjataSebagai ketua bergilir ASEAN, Malaysia akan mengambil langkah proaktif membantu penyelesaian konflik di Myanmar. Malaysia dulu mengajak Myanmar bergabung ke ASEAN.
Baca lebih lajut »
Aktivis Myanmar Kecurigai Negara ASEAN Dukung Junta MiliterKelompok aktivis Justice For Myanmar menuduh sejumlah negara anggota ASEAN mendukung rezim junta militer Myanmar. Mereka mendesak ASEAN untuk menghentikan dukungan dan legitimasi atas pemerintahan junta, serta memutus akses junta terhadap dana, senjata, barang-barang penggunaan ganda, teknologi, dan bahan bakar penerbangan.
Baca lebih lajut »
Myanmar: Bagaimana unggahan viral menyelamatkan aktor China dari pusat penipuan online di MyanmarRatusan ribu korban dari China, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia masih terjebak di kompleks penipuan online di Myanmar dengan sedikit harapan untuk diselamatkan.
Baca lebih lajut »
AMRO proyeksikan ekonomi ASEAN+3 tumbuh 4,2 persen pada 2025Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 atau The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksikan ekonomi kawasan ASEAN+3 tumbuh 4,2 persen pada 2025 ...
Baca lebih lajut »