Departemen Keuangan AS mengusulkan pajak minimum perusahaan global 15 persen
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para menteri keuangan dari negara-negara demokrasi kaya G7 diperkirakan akan mendukung Proposal Washington untuk pajak minimum perusahaan global yang ambisius ketika mereka bertemu di London akhir pekan ini. Hal itu dikatakan seorang pejabat Departemen Keuangan AS, Rabu .
Minimum yang diusulkan lebih rendah dari proposal Pemerintahan Biden sendiri untuk menaikkan tarif pajak perusahaan domestik menjadi 28 persen. Usulan itu juga mengenakan pajak minimum 21 persen atas keuntungan luar negeri yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan AS. Sejumlah pejabat G7 lainnya telah meningkatkan harapan untuk pertemuan para menteri keuangan di London, pertemuan tatap muka pertama kelompok itu sejak pandemi Covid-19 mengubahnya menjadi virtual pada tahun lalu. Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara bahwa dia mengharapkan kelompok tersebut untuk membuat"kemajuan yang signifikan" dalam masalah pajak perusahaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
COP26 Dorong Negara Maju Bantu Negara Miskin |Republika OnlineUrgensi yang sama terhadap Covid-19 perlu diterapkan pada isu perubahan iklim.
Baca lebih lajut »
Penduduk Jepang Dukung Keputusan Naomi Osaka |Republika OnlineNaomi Osaka sebelumnya memutuskan mundur dari Frenc Open karena depresi.
Baca lebih lajut »
UE Capai Kesepakatan terkait Transparansi Pajak untuk Perusahaan MultinasionalTim perunding pemerintah dan parlemen Uni Eropa mencapai kesepakatan pada Selasa (1/6) tentang aturan perpajakan. Aturan itu akan memaksa perusahaan multinasional besar untuk mengungkapkan jumlah pendapatan dan pajak yang mereka bayar di blok beranggotakan 27 negara itu, serta seberapa besar...
Baca lebih lajut »
Gebrakan Kebijakan Pajak Diprediksi Identik dengan ”Sunset Policy”Pemerintah siapkan gebrakan kebijakan pajak di 2022 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya yang belum dilaporkan. Cara ini diyakini bisa mendukung peningkatan penerimaan pajak. Ekonomi AdadiKompas dimaswaraditya
Baca lebih lajut »
Nilai Pancasila Terkikis karena Ulah Pejabat Negara |Republika OnlinePejabat baru membumikan Pancasila pada tataran ceramah dan pidato saja.
Baca lebih lajut »
WHO Hentikan Penyebutan Varian Covid-19 dengan Nama Negara |Republika OnlineWHO menghindari kesalahpahaman dan stigma negara pertama kali varian terdeteksi
Baca lebih lajut »