Keras! Pakar Hukum Ini Sentil DPR Soal KUHP: MK Cuma Dijadikan Keranjang Sampah
10 Desember 2022-Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar memberikan kritik tajam untuk DPR RI lantaran kekinian hanya menjadikan Mahkamah Konstitusi atau MK layaknya keranjang sampah.
"Saya itu agak khawatir dengan logika temen-temen pembentuk undang-undang yang menempatkan MK itu jadi keranjang sampah," kata Zainal dalam diskusi bertajuk 'Pro Kotra KUHP Baru', Sabtu . "'Ini nggak sempurna silakan sempurnakan di MK' saya kira itu adalah cara pandang membuat MK menjadi keranjang sampah itu seakan-akan menghilangkan kewajiban buat pembentuk undang-undang untuk bikin undang-undang sesempurna mungkin sebaik mungkin," ungkapnya.
"Nah, yang paling saya khawatir kan ketika DPR juga mengunci MK sekarang. Anda bisa bayangkan kalau MK macam-macam dengan DPR sekarang di Aswantokan loh. Lah gimana cara nya bawa aja tuh bawa aja ke MK. Tetapi pada saat yang sama DPR menggunakan mekanisme pengaswantoan untuk melempar aswanto itu dikatakan beelawanan sering memutus berbeda dengan yang dinginkan oleh DPR," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengacara Kuat Maruf Laporkan Hakim ke KY, Pakar: Hukum Acara dan Cara Mengadili Itu Kewenangan MAPakar hukum sekaligus eks hakim Asep Iwan Iriawan mengomentari pelaporan hakim ke Komisi Yudisial (KY) oleh pengacara Kuat Maruf.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Sebut Ferdy Sambo Aktor Intelektual Pembunuhan Brigadir J: Bakal Ada Pemberatan HukumanGuru Besar Hukum Pidana Unpad, Prof Dr Romli Atmasasmita menjelaskan sejak awal peran Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J sudah tegas.
Baca lebih lajut »
Jubir Pemerintah Jamin KUHP Baru Jaga Ruang Privat, tapi Pakar Hukum Singgung Aturan Kritik PresidenJubir Tim Sosialisasi KUHP Albert Aries memastikan KUHP baru tetap menjamin ruang privat masyarakat. Aturan soal persetubuhan bukan suami istri delik aduan.
Baca lebih lajut »
Komisi Hukum DPR akan Panggil BNPT soal Bom Bunuh Diri di Polsek AstanaanyarIa menyebut BNPT telah kebobolan karena bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar dilakukan oleh eks napiter.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik, Wina Armada menyatakan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan D...
Baca lebih lajut »
Hotman Paris Desak KUHP Baru Dibatalkan: Cacat Logika Hukum dan Tak Relevan ZamanPengacara kondang Hotman Paris mengkritik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR RI dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM
Baca lebih lajut »