Besok, Aliansi Buruh Gelar Aksi Desak UU Ciptaker Dicabut
- Pemerintah diminta segera mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.
Desakan itu disampaikan aliansi buruh yang merencanakan akan menggelar aksi untuk mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja. Berdasarkan poster yang diterma redaksi, aksi yang bertajuk"Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja" akan digelar Senin .Sejumlah elemen buruh akan bergabung pada aksi itu. Di antaranya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia , Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia , Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia , dan elemen buruh lainnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKB: Kekerasan Seksual Sudah Tahap Mengerikan, Saatnya Terapkan UU TPKSPemerintah dinilai belum serius melaksanakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan oleh DPR pada 12 April 2022 lalu.
Baca lebih lajut »
Heboh Pelecehan Seksual Oleh Food Influencer Solo, Bisa Dijerat UU TPKSKasus pelecehan seksual berbasis elektronik seperti yang diduga dilakukan food influencer di Solo dan menjadi viral di media sosial bisa dijerat UU TPKS yang baru saja disahkan.
Baca lebih lajut »
Fahri Hamzah Sayangkan Putusan MK yang Tolak Judicial Review UU PemiluPartai Gelora mempersoalkan frasa 'serentak' dan memohon penyelenggaraan Pileg DPR, DPD, dan DPRD dengan Pilpres dilaksanakan dalam waktu yang berbeda
Baca lebih lajut »
Baznas RI Dorong Penguatan UU Pengumpulan Uang dan Barang |Republika OnlineFilantropi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961.
Baca lebih lajut »
Uji Materi UU Perbankan Syariah Berlanjut, Faisal Basri: BPR dan BPRS Didiskriminasi | Finansial - Bisnis.comDalam Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan ini, pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf b UU tersebut membatasi BPRS untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
Baca lebih lajut »
Komisi II Buka Opsi Presiden Bisa Keluarkan Perppu Akomodasi DOB Papua dan IKN dalam UU PemiluSebab, sejauh ini, Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah pemilihan baru tersebut.
Baca lebih lajut »