APPKSI Minta Menko Maritim Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

Indonesia Berita Berita

APPKSI Minta Menko Maritim Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 38 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 59%

Tenaga kerja langsung yang terserap di perkebunan sawit mencapai 5,5 juta orang dan pekerja tak langsung 12 juta orang.

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia mendatangi kantor Kementerian Koordinator Maritim di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa . Mereka meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memperjuangkan nasib petani plasma sawit dan menolak pemberlakuan kembali pungutan ekspor crude palm oil .

Apalagi, hal tersebut sudah disampaikan Menko Luhut dalam konferensi internasional bertema ’'Eradicating Poverty through Agriculture and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity” di Universitas Pontifical Urban, Roma, Italia, 15 Mei 2018."Tentu saja ini merupakan bentuk keberpihakan Menko Maritim terhadap petani plasma sawit di Indonesia," tambahnya.

Namun, lanjut Arifin, selama tiga tahun terakhir, akibat pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk mensubsidi industri biodiesel milik konglomerat, jutaan petani sawit mengalami kemiskinan. Hal ini diakibatkan karena pendapatan petani tergerus dengan adanya pungutan ekspor CPO, yaitu dengan menurunnya secara draktis harga tandan buah segar sawit milik petani.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Beritasatu /  🏆 26. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menko Darmin Minta Bulog Perbanyak Operasi PasarMenko Darmin Minta Bulog Perbanyak Operasi PasarMenko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan, bila beras disimpan enam bulan lagi, beras akan rusak setahun lagi.
Baca lebih lajut »

Bamsoet Minta Polri Usut Kasus ‘Pengantin Pesanan’ di TiongkokBamsoet Minta Polri Usut Kasus ‘Pengantin Pesanan’ di TiongkokKetua DPR Bambang Soesatyo meminta Polri mengusut kasus temuan LBH Jakarta dan SBMI yang menyebutkan 29 WNI perempuan jadi korban pengantin pesanan di Tiongkok.
Baca lebih lajut »

KPU Minta Semua Pihak Tak Mendramatisir Putusan MKKPU Minta Semua Pihak Tak Mendramatisir Putusan MKKomisioner KPU, Viryan Aziz mengimbau semua pihak, agar menyimak putusan Sengketa PHPU Pilpres 2019 yang bakal dibacakan...
Baca lebih lajut »

Bayar Utang ke Pemerintah, Lapindo Minta Tukar dengan PiutangBayar Utang ke Pemerintah, Lapindo Minta Tukar dengan PiutangLapindo sudah memintah permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk membayar utang dengan mekanisme Perjumpaan Utang.
Baca lebih lajut »

Berutang Rp 773 M, Lapindo Minta Dilunasi dengan PiutangBerutang Rp 773 M, Lapindo Minta Dilunasi dengan PiutangLapindo mengklaim masih memiliki piutang setara Rp 1,9 triliun kepada pemerintah.
Baca lebih lajut »

Duta Besar AS Minta Dukungan PBB Mengenai IranDuta Besar AS Minta Dukungan PBB Mengenai IranPenjabat Sementara Duta Besar AS untuk PBB pada Senin (24/6) meminta dukungan internasional untuk ikut mengecam Iran terkait serangan terhadap kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan insiden penembaka
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-06 08:35:38