KETUA Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI Alphonzus Widjaja menyayangkan peraturan dari pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan impor ilegal
"Jadi kami menyimpulkan bahwa direvisi karena tidak menemukan masalah sebenarnya, tidak menemukan masalah sesungguhnya. Karenanya, dalam waktu singkat direvisi lagi, diterbitkan, ternyata tidak menyelesaikan masalah, kemudian direvisi lagi," ucap Alphonzus saat ditemui di Jakarta pada Jumat .Jadi Sektor yang Paling Terpukul Akibat Impor Ilegal, Asosiasi Ritel Dukung Permendag 36/2023
Hal tersebut terbukti dari beberapa department store yang kondisinya saat ini sudah tutup outlet. Kondisinya saat ini juga semakin menjadi perdebatan antara barang impor dan lokal. "Yang terkena ialah impor barang resmi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang sudah terdaftar resmi, bayar pajak melakukan prosedur impor secara resmi, dan sebagainya. Itu yang dijaga, yang dibatasi, dibikin peraturannya lebih ketat, tetapi impor ilegalnya sama sekali tidak pernah disentuh," sebutnya.
Banyak penjualan iklan kosmetik di media sosial yang tidak sesuai ketentuan, tidak punya izin edar, bukan kosmmetik tapi mengeklaim kosmetik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Diminta Sigap Terhadap Aturan Baru Haji KhususHIMPUH menuntut pemerintah lebih sigap terkait peraturan baru yang diterapkan pemerintah Arab Saudi terkait haji khusus.
Baca lebih lajut »
Bakal Ada Insentif Baru Khusus Buat Perusahaan yang Pekerjakan Disabilitas, Intip RancangannyaPemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas.
Baca lebih lajut »
Perusahaan yang Pekerjakan Penyandang Disabilitas Bakal Dapat InsentifPemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas.
Baca lebih lajut »
Mathlaul Anwar Dukung Pemerintah Beri Izin Usaha Tambang kepada OrmasPBMA mendukung kebijakan pemerintah terkait izin pengelolaan tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah PP 252024
Baca lebih lajut »
Pemerintah Beri Kabar Baik soal Nasib Honorer, Bakal Ada Aturan BaruPemerintah hampir menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca lebih lajut »
DPR Sesalkan Pemerintah Tak Minta Maaf usai Gagal Jaga Data WargaDPR RI menyesalkan langkah pemerintah yang tidak kunjung menyampaikan permintaan maaf resmi pasca adanya insiden peretasan di Pusat Data Nasional (PDN).
Baca lebih lajut »