Apindo mencatat aturan ketenagakerjaan soal upah minimum telah diganti setidaknya empat kali dalam sepuluh tahun terakhir.
TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo memprotes aturan upah minimum yang kerap berubah dalam beberapa tahun terakhir. Apindo menyebut keputusan itu tidak baik untuk iklim investasi. Berdasarkan catatan asosiasi tersebut, aturan tentang ketenagakerjaan telah diganti setidaknya empat kali dalam sepuluh tahun terakhir. “Meningkatkan ketidakpastian, dan ini nggak bagus buat investasi.
“Apindo berpendapat bahwa situasi yang tidak kondusif tersebut akan membuat iklim usaha di Indonesia menjadi semakin sulit,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu. Protes Apindo dipicu oleh putusan terbaru Mahkamah Konstitusi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Minta Rumusan Upah Minimum Jangan Berubah-ubah, Apindo Khawatir RI Ditinggal Investor AsingAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau para pemangku kepentingan bersikap bijaksana dalam menyikapi pembahasan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP).
Baca lebih lajut »
Apindo dorong pengusaha dan pekerja dialog soal kenaikan upahAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pelaku usaha dan para pekerja melakukan dialog soal kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) agar mencapai ...
Baca lebih lajut »
Apindo Tegaskan Tolak Aturan Kemasan Rokok Polos hingga Zonasi, Kerugian Bisa Capai Ratusan TriliunPeraturan yang disoroti yakni zonasi larangan penjualan dan iklan produk tembakau, kadar tar dan nikotin, serta kemasan rokok polos tanpa merek.
Baca lebih lajut »
Apindo Tegas Tolak Aturan Restriktif Kemenkes, BGS Janji Akan Tampung Masukan PengusahaApindo mendesak agar proses penyusunan dan pelaksanaan PP 28/2024 maupun RPMK lebih terbuka dan melibatkan pelaku usaha tembakau dan turunannya.
Baca lebih lajut »
Kecewa Putusan MK Soal UU Ciptaker, Apindo Soroti Banyaknya Perubahan Aturan KetenagakerjaanMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca lebih lajut »
Pengusaha Minta Pembahasan Kenaikan Upah Dijalankan secara Bipartit, Bukan Hanya Naikkan Upah MinimumBerita Pengusaha Minta Pembahasan Kenaikan Upah Dijalankan secara Bipartit, Bukan Hanya Naikkan Upah Minimum terbaru hari ini 2024-11-09 15:21:49 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »