Pelaku usaha kembali menekankan pentingnya pemerintah melanjutkan reformasi struktural.
Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini, termasuk ketidakpastian kebijakan yang memengaruhi daya saing Indonesia di kawasan.
"Kami percaya pemerintah sudah memahami aspek-aspek yang perlu diperbaiki melalui reformasi struktural. Namun, implementasi langkah-langkah tersebut harus dipercepat untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia , Shinta Widjaja Kamdani ditulis Senin . Selain itu, setelah digugurkannya beberapa pasal ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja, muncul kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan calon investor terkait kepastian kebijakan, terutama mengenai upah minimum.Meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi dihormati, pemerintah diharapkan segera menciptakan kepastian terkait upah minimum, agar kebijakan itu tidak menjadi beban yang tidak terduga bagi pelaku usaha dan calon investor yang mau masuk ke Indonesia.
Lanjut Shinta mengatakan, Apindo juga menyerukan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural di berbagai sektor strategis, seperti:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Apindo: UMP perlu cerminkan kesejahteraan pekerja dan dunia usahaAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan metodologi penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) penting agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Beri Stimulus untuk Industri Akibat Kenaikan UMP 6,5 Persen, Apindo: Pemikiran Menteri KomprehensifApindo Apresiasi Pemerintah memberikan bantuan terhadap dunia usaha dari kenaikan UMP sebesar 6,5 persen.
Baca lebih lajut »
Apindo Bali Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN 12 PersenAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali meminta pemerintah agar menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
Baca lebih lajut »
Soal Tax Amnesty Jilid III, Apindo Pemerintah Harus Perbaiki DataPemerintah harus mempersiapkan dengan baik perihal data dan mekanisme penerapan jika nantinya program pengampungan pajak Tax Amnesty berjalan di 2025
Baca lebih lajut »
Apindo tekankan penetapan UMP akomodasi seluruh pemangku kepentinganAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan penetapan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) perlu mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan ...
Baca lebih lajut »
Bos Apindo Minta Polemik UMP Tak Diperpanjang: Sudah Empat Kali Gonta-ganti Aturan, Timbulkan Ketidakpastian'Kita tidak perlu panjang lebar bicara soal kenaikan UMP,' kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani.
Baca lebih lajut »