Salah satu yang jadi bahan pertimbangan pemerintah memberikan subsidi upah adalah ketaatan kantor dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan per bulan. TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Untuk membantu para pekerja yang dinilai rentan terimbas oleh PPKM Darurat, pemerintah telah menyiapkan program bantuan subsidi upah. Namun dalam pelaksanaannya, Kementerian Ketenagakerjaan belum memastikan tanggal pencairan subsidi senilai Rp 1 juta untuk karyawan dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan itu karena peraturan teknisnya masih dipersiapkan.
'Kami tunggu regulasinya,' kata dia.Meski demikian, BPJS Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan atau pemberi kerja dan peserta untuk selalu memastikan ketertiban iuran ini. Sebab, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting di masa pandemi saat dihubungi.'Pemerintah menggunakan data kepesertaan tersebut untuk penyaluran bantuan seperti BSU,' ujarnya.Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan meminta kantor-kantor atau pemberi kerja untuk memastikan tiga poin berikut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJS Kesehatan DIY Optimalkan Layanan Daring |Republika OnlineSelama pandemi peserta JKN KIS diharapkan mengoptimalkan layanan nontatap muka BPJS
Baca lebih lajut »
Salah Informasi Marak, Kasus COVID-19 di AS Naik Tiga Kali LipatKasus COVID-19 di Amerika Serikat (AS) meningkat tiga kali lipat dalam dua minggu terakhir ini di tengah gencarnya salah informasi (misinformation) tentang vaksin yang membuat rumah sakit mulai kewalahan, melelahkan para dokter dan mendorong tokoh-tokoh agama kini bersuara. “Staf kami, mereka...
Baca lebih lajut »
Dana Bansos Covid-19 Sebesar Rp 55 Triliun Jangan Ada yang Salah Sasaran LagiHergun mengingatkan jangan sampai dana bansos Covid-19 salah sasaran lagi dan diterima ASN hingga orang meninggal. danabansoscovid-19
Baca lebih lajut »
Jangan Salah, PPKM Ini Khusus Buat Milenial Beli RumahMelalui PPKM ini, BTN menawarkan bunga KPR sebesar 0,75 persen fixed (tetap) selama setahun.
Baca lebih lajut »
Wali Kota soal Bekasi Masuk PPKM Level 4: Mungkin Ada Data yang SalahRahmat Effendi atau akrab disapa Pepen tak terima dengan hasil pemerintah pusat yang menempatkan wilayahnya masuk dalam kategori PPKM level 4.
Baca lebih lajut »