Kepala daerah terpilih Pilkada Serentak 2024 disepakati akan dilantik dalam beberapa gelombang yang dimulai 6 Februari 2025.
Apa langkah pemerintah menyikapi putusan membingungkan soal pelantikan kepala daerah ?Polemik apa yang timbul terkait jadwal pelantikan kepala daerah ?Apa opsi yang diajukan Mendagri terkait jadwal pelantikan kepala daerah ?1. Apa langkah pemerintah menyikapi putusan membingungkan soal pelantikan kepala daerah ?
Kementerian Dalam Negeri akan mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan jadwal pelantikan kepala daerah. Kedua landasan hukum akan didiskusikan untuk memberikan kepastian hukum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono saat dihubungi, Jumat , menuturkan, keserentakan pelantikan kepala daerah seperti perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XXII/2024 berkonsekuensi pada masa tunggu yang lama bagi daerah yang tak bersengketa di MK.
Menurut Djohermansyah, perencanaan daerah nantinya harus diturunkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah nasional. Jika sinkronisasi ini tidak tercapai, efektivitas pembangunan pusat dan daerah pun menjadi terganggu.5. Apa opsi yang diajukan Mendagri terkait jadwal pelantikan kepala daerah?
Opsi ketiga adalah pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih dilaksanakan setelah MK mengeluarkan ketetapansengketa hasil pilkada pada 13-15 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan gubernur-wakil gubernur dapat dilaksanakan pada 20 Maret 2025, sedangkan pelantikan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota pada 21 April-2 Mei 2025.6.
Pemerintah sempat ragu untuk segera melantik kepala-wakil kepala daerah terpilih yang tak menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi akan dilakukan segera. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, ada dua landasan hukum yang akan dipertimbangkan dalam menentukan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024. Keduanya memberikan dua opsi yang berbeda terkait jadwal pelantikan yang dapat dilakukan secara bergelombang maupun serentak.
Sebab, dalam putusan yang dibacakan pada akhir Juli 2024 itu, MK memerintahkan pelantikan kepala daerah terpilih harus dilaksanakan serentak setelah lembaga peradilan itu selesai memutus sengketa hasil pilkada, terkecuali bagi daerah yang harus melaksanakan pemungutan atau penghitungan suara ulang.4. Apa dampak ketidakjelasan jadwal pelantikan kepala daerah?
Pemerintah mengusulkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pemerintah, pelantikan kepala daerah terpilih di pilkada serentak 2024 idealnya tidak terlalu lama dengan pelantikan DPRD yang sudah dilantik pada 20 Oktober lalu untuk efektivitas pemerintahan daerah.
Pelantikan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 X-Hide-Give-Me-Perspective Utama
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Apa Saja Opsi Rekayasa Konstitusional Pascapenghapusan ”Presidential Threshold”?Meski menghapus ”presidential threshold”, MK membuka ruang rekayasa konstitusional agar jumlah capres tak terlalu banyak. Apa usulan dari pakar terkait hal ini?
Baca lebih lajut »
Mendagri Sebut 4 Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah TerpilihMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan empat opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dalam rapat Komisi II DPR RI. Opsi pertama adalah pelantikan serentak pada 6 Februari oleh Presiden. Opsi kedua adalah pelantikan serentak pada 17 April, opsi ketiga pada 21 April, dan opsi keempat pada 20 Maret. Setiap opsi memiliki pro dan kontra, khususnya terkait biaya dan penyesuaian jadwal.
Baca lebih lajut »
Mendagri Ajukan Tiga Opsi Jadwal Pelantikan Kepala DaerahMendagri Tito Karnavian menyampaikan, idealnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih tak terlalu jauh dari pelantikan DPRD demi efektivitas pemerintahan daerah.
Baca lebih lajut »
Mendagri tawarkan tiga opsi pelantikan kepala daerah saat rapat di DPRMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menawarkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak ...
Baca lebih lajut »
Mendagri Usul Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Apa saja?
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Beri Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Ada yang di IKNUsulan itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (raker) bareng Komisi II DPR membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »