Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman tak dapat menangani sengketa pemilihan legislatif (Pileg) yang melibatkan PSI.
Sebab, Anwar Usman merupakan paman dari Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Fajar menjelaskan bahwa hal itu untuk menghindari konflik kepentingan dan sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi , kecuali dalam hal ada konflik kepentingan di situ, sesuai Putusan MKMK . Hakim Konstitusi Anwar Usman saja yang didesain supaya tidak menangani perkara yang melibatkan PSI," kata Fajar di Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban datang langsung ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Rabu 17 April 2024 untuk berikan perlindungan ke eks ajudan SYL. Mantan ajudan Syahrul Yasin Limpo , Panji Hartanto mengatakan bahwa mantan Ketua KPK Firli Bahuri pernah meminta uang Rp50 miliar kepada SYL. Hal itu dijelaskan PanjKepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengungkapkan bahwa pengemudi arogan yang menggunakan pelat dinas TNI palsu telah ditangkap.
Rusia dikabarkan tak tinggal diam dengan siap membantu Iran dari kemungkinan serangan balasan Israel. Selain jet tempur Sukhoi-35, Rusia bantu Iran soal pertahanan udara.
Partai Solidaritas Indonesia Sengketa Sengketa Hasil Pemilu Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Mkmk Viva Nasional
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anwar Usman Dipastikan Tidak Bisa Ikut Menangani Sengketa Pilpres dan Pileg Khusus PSIHakim Anwar Usman tak bisa ikut menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 dan sengketa hasil Pileg khususnya terkait PSI
Baca lebih lajut »
MK: Anwar Usman Tak Ikut Tangani Sengketa Pilpres dan Pileg untuk PSIJuri Bicara (Jubir) Mahkamah Konstitusi (MK) Hakim Enny Nurbaningsih menegaskan, hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan ikut bersidang saat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
MK Tegaskan Anwar Usman Tak Akan Tangani Sengketa Hasil Pilpres dan Pileg Khusus PSIMK mencatat sebanyak 273 perkara telah didaftarkan sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Anwar Usman Boleh Tangani PHPU Pileg 2024, Tapi dengan CatatanAnwar Usman sudah dipastikan tak boleh ikut tangani PHPU Pilpres 2024 di MK, namun untuk Pileg 2024 masih boleh dengan catatan tak ada konflik kepentingan.
Baca lebih lajut »
MK Sebut Anwar Usman Tak Bisa Tangani Sengketa Pilpres 2024: Kalau Pileg Ada CatatanKeterlibatan Anwar Usman dalam penanganan sengketa hasil Pemilu 2024 terikat dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca lebih lajut »
MK Pastikan Anwar Usman Masih Bisa Tangani Sengketa Hasil Pileg 2024Anwar Usman, akan ikut dalam salah satu panel hakim konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pileg 2024.
Baca lebih lajut »