Anwar Usman, akan ikut dalam salah satu panel hakim konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pileg 2024.
) 2024. 2024 terikat dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi . Dalam putusan MKMK, Anwar Usman boleh menangani sengketa hasil Pileg dengan catatan.
"Kalau pileg dengan catatan. Putusannya sepanjang ada konflik kepentingan maka tidak boleh," kata Fajar di gedung MK, Jakarta, Kamis .Namun, Anwar Usman tidak bisa ikut memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024. Larangan tersebut tercantum dalam putusan MKMK."Kalau pilpres memang sesuai putusan MKMK ya. Enggak boleh terlibat memang Anwar Usman di putusan MKMK dan MK taat patuh pada putusan itu," tegas Fajar.
Sebagaimana diketahui, putusan MKMK yang teregistrasi dengan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, telah melarang Anwar Usman terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.Sanksi itu dijatuhkan setelah Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Audi Sedang Mengerjakan Mobil Listrik Entry-Level untuk Bertarung dengan China, Strategi untuk Menguatkan Posisi PasarPrabowo Sindir Kawan yang Nongol Bawa Jasa Titipan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anwar Usman Boleh Tangani PHPU Pileg 2024, Tapi dengan CatatanAnwar Usman sudah dipastikan tak boleh ikut tangani PHPU Pilpres 2024 di MK, namun untuk Pileg 2024 masih boleh dengan catatan tak ada konflik kepentingan.
Baca lebih lajut »
MK Sebut Anwar Usman Tak Bisa Tangani Sengketa Pilpres 2024: Kalau Pileg Ada CatatanKeterlibatan Anwar Usman dalam penanganan sengketa hasil Pemilu 2024 terikat dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca lebih lajut »
MKMK Sebut Anwar Usman Tak Bisa Adili Gugatan Sengketa Pemilu 2024Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali menegaskan Hakim Anwar Usman tidak bisa ikut terlibat mengadili sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca lebih lajut »
Bisakah Mengubah Sesi hingga Lokasi UTBK SNBT 2024? Simak PenjelasannyaSimak ketentuan mengubah sesi hingga lokasi UTBK 2024 agar tidak salah memilih selama daftar SNBT 2024
Baca lebih lajut »
Saat Jokowi Dipertanyakan Netralitasnya di Pilpres 2024 pada Sidang Komite HAM PBB, Ini AlasannyaPresiden Joko Widodo dipertanyakan netralitasnya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 pada sidang Komite HAM 2024 PBB.
Baca lebih lajut »
Perolehan Suara Pimpinan DPR: Puan Juara, Siapa Keluar dari Senayan?Empat dari lima pimpinan DPR RI periode 2019 - 2024 kembali bersaing dalam pemilihan umum (pemilu) 2024
Baca lebih lajut »