Antisipasi Ancaman Hibrida di IKN, BIN Minta Pemerintah Tajamkan Pertahanan dan Keamanan
Akan tetapi, pembahasannya selalu timbul kemudian tenggelam karena belum dieksekusi secara matang.Pemerintah berencana memindahkan IKN secara bertahap mulai 2024. Merespons hal itu, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol Budi Gunawan mengatakan Pemerintah perlu menajamkan Kembali rumusan postur, doktrin, dan strategi sumber daya pertahanan dan keamanan dalam pemindahan IKN.
"Hal itu untuk menghadapi ancaman hibrida, baik yang berdimensi militer maupun nonmiliter," kata Budi Gunawan dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis, 10 Februari 2022. Menurut Budi Gunawan, selain pendekatan geografis dan sosial ekonomi, pemindahan IKN juga perlu ditinjau dari pendekatan pertahanan dan keamanan.
"IKN adalah simbol kedaulatan negara yang potensial terhadap ancaman. Sejarah penaklukan suatu negara memberi catatan penting bahwa penaklukan suatu negara secara de facto ditandai dengan keberhasilan dalam menduduki ibu kota negaranya," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Petisi Penolakan IKN, Pimpinan DPD: Bukti Legislatif Tak Bisa Lagi DiandalkanPetisi menolak pembangunan IKN diunggah di laman change.org dengan tajuk, 'Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota Negara', bukti
Baca lebih lajut »
IKN Pindah ke Kaltim, Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi IndonesiaKonsultan properti Knight Frank Indonesia menilai Jakarta dan sekitarnya akan tetap menjadi pusat ekonomi, meski Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Baca lebih lajut »
KSP: Pemindahan IKN Menguatkan Komitmen Toleransi di Indonesia |Republika Online‘Wilayah ini (Kalimantan Timur) adalah showcase (keberagaman) yang natural.’
Baca lebih lajut »
Setuju Pemindahan IKN, Ilham Habibie Usul Nama NusakartaIham Habibie setuju dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ia juga mengusulkan nama alternatif IKN Nusantra menjadi IKN Nusakarta.
Baca lebih lajut »
DPD RI Sebut UU IKN Belum Sentuh Wilayah Penyangga : Banyak Potensi Permasalahan Belum DiaturTak hanya Kalimantan Selatan, beberapa kawasan penyangga IKN dinilai masih belum memiliki sarana yang optimal khususnya kualitas jalan lintas daerah.
Baca lebih lajut »