Petisi menolak pembangunan IKN diunggah di laman change.org dengan tajuk, 'Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota Negara', bukti
Begitu dikatakan Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengomentari petisi yang diinisiasi Narasi Institute bersama 45 tokoh bangsa.
"Saya kira sangat adil bagi pemerintah dan DPR untuk merespon petisi tersebut dengan membuka ruang klarifikasi dan penjelasan kepada inisiator petisi yang notabene para cendikiawan dengan argumentasi yang bisa diterima, sebelum UU IKN diberikan nomor dan kemudian diberlakukan,” ujar Sultan dalam keterangannya, Kamis .
Harus kita akui, lanjutnya, ada kecenderungan proses legislasi nasional yang semakin tidak melibatkan publik dan dibahas secara tidak tuntas, oleh DPR dan DPD.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Pemerintah Buka Ruang Aspirasi Warga Soal Pemindahan IKNSufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi aspirasi publik soal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). TempoNasional
Baca lebih lajut »
Adik Prabowo Bantah Dapat Proyek Pengadaan Air Bersih IKN |Republika OnlineHashim jelaskan mengembangkan proyek air bersih sebelum ditetapkannya IKN.
Baca lebih lajut »
IKN Pindah ke Kaltim, Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi IndonesiaKonsultan properti Knight Frank Indonesia menilai Jakarta dan sekitarnya akan tetap menjadi pusat ekonomi, meski Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Baca lebih lajut »
KSP: Pemindahan IKN Menguatkan Komitmen Toleransi di Indonesia |Republika Online‘Wilayah ini (Kalimantan Timur) adalah showcase (keberagaman) yang natural.’
Baca lebih lajut »