Anies Berharap WFH Meningkat Hingga 80 Persen di Fase Ketiga PSBB via tribunnews
Anies menjabarkan data grafik buatan tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia lewat metode melihat pergerakan smartphone tiap individu.
Dikatakan, angka itu melonjak signifikan dari 40 persen menjadi 60 persen. Bahkan Anies mengatakan lonjakan tersebut jadi lompatan tertinggi dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa. "Angka ini melonjak signifikan dari 40-an menjadi 60 persen. Di antara seluruh provinsi di Jawa, lompatan di Jakarta paling tinggi," ungkap Anies.Mantan Mendikbud ini menuturkan hasil disiplin berada di rumah dipastikan bakal selaras dengan penurunan kasus.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hari ke-38 PSBB, 4.015 Perusahaan di DKI WFHMemasuki hari ke-38 PSBB di Jakarta sejak 10 April lalu, jumlah perusahaan yang telah melaksanakan kebijakan work from home mencapai 4.015
Baca lebih lajut »
Anies: 2 Minggu ke Depan Adalah Kunci Penentu Jakarta Keluar Fase PSBB'Bila kita melakukan kedisiplinan tetap berada di rumah 2 minggu ke depan, maka insyaallah setelah 2 minggu ini kita bisa keluar dari fase PSBB,' kata Anies.
Baca lebih lajut »
Anies Sebut 2 Minggu ke Depan Bisa Jadi PSBB Terakhir, asal....Anies mengatakan, perpanjangan PSBB hingga dua minggu ke depan bisa jadi fase terakhir PSBB di Jakarta.
Baca lebih lajut »
PSBB Dinilai Belum Efektif, PDIP Tuding Anies Hanya PencitraanAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johny Simanjuntak menuding bahwa penerapan sanksi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota belum efektif.
Baca lebih lajut »
Anies Baswedan Umumkan PSBB Diperpanjang atau Tidak dalam 1-2 HariAnies Baswedan akan mengumumkan PSBB di Jakarta diperpanjang atau tidak dalam satu satau dua hari mkendatang.
Baca lebih lajut »
Pengurangan PSBB: Pusat Siapkan Tahapan vs Anies Patok KetentuanBicara soal pengurangan PSBB ada ketentuan yang berbeda dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Berikut penjelasan ketentuan antara keduanya.
Baca lebih lajut »