Anies Baswedan Naikkan UMP DKI, Apindo: Jadi Catatan, Apalagi Mau Nyapres

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani menganggap Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. TempoMetro

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B. Sukamdani menganggap revisi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2022 bakal menjadi catatan untuk Gubernur Anies Baswedan. Dia menganggap Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP ini adalah regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Masalahnya, dia memaparkan, PP 36/2021 tidak mengatur bahwa UMP 2022 yang sudah ditetapkan Dewan Pengupahan bisa diubah. Menurut dia, Anies telah memutuskan revisi UMP DKI secara sepihak.'Sepihak juga hanya dengan satu serikat pekerja lagi, tidak semua serikat pekerja,' ujar dia.Hariyadi melanjutkan bahayanya memutuskan regulasi yang didasari tekanan publik.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

UMP DKI 2022 Mendadak Direvisi Anies, Kadin DKI: Salahnya di Mana?Ketua Kadin DKI khawatir pengusaha sudah tidak mempercayai lagi Dewan Pengupahan jika Anies tiba-tiba merevisi UMP DKI.
Baca lebih lajut »

Pengusaha Tolak Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen, Bakal Gugat ke PTUNWakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyatakan, pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP sebesar 5,1 persen karena selain memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan. | Money
Baca lebih lajut »

Anies Revisi UMP Jakarta, Berikut Daftar Lengkap UMP 2022 di 34 ProvinsiGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen. Berikut rincian UMP 2022 di 34 provinsi.
Baca lebih lajut »

Anies Revisi Kenaikan UMP DKI, Pengusaha Minta Klarifikasi KemenakerKetua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pihak pengusaha hingga saat ini belum menerima dan membaca salinan surat keputusan gubernur yang merivisi UMP DKI Jakarta 2022.
Baca lebih lajut »

Apindo Ancam Anies Karena Revisi UMP, PKS: Langkah DKI Benar |Republika OnlineAnies melakukan prosedur yang benar sebelum merevisi UMP DKI.
Baca lebih lajut »