Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pilpres 2024 sesuai dengan kerangka hukum.
Saya sangat yakin MK akan memutuskan kedua permohonan PHPU pilpres tersebut dalam kerangka hukum ....
"Saya sangat yakin MK akan memutuskan kedua permohonan PHPU pilpres tersebut dalam kerangka hukum yang terdapat dalam Pasal 473 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," ujar Idham saat dihubungi dari Jakarta, Senin. Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.
Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.
KPU RI MK PHPU Pilpres 2024 Kerangka Hukum
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Sidang Lanjutan PHPU Pilpres, KPU Serahkan Tambahan Alat BuktiBerita Soal Sidang Lanjutan PHPU Pilpres, KPU Serahkan Tambahan Alat Bukti terbaru hari ini 2024-04-15 16:51:40 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
KPU Serahkan Kesimpulan dan Bukti Tambahan PHPU Pilpres ke MK BesokKPU akan menyerahkan tambahan alat bukti dan kesimpulan untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres besok 164
Baca lebih lajut »
KPU Pastikan Sengketa PHPU Pilpres di MK Tidak Ganggu Tahapan Pilkada Serentak 2024KPU RI memastikan sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tak akan mengganggu tahapan Pilkada serentak 2024
Baca lebih lajut »
Sidang PHPU, Ganjar-Mahfud Hadirkan Mantan Anggota KPU hingga Profesor FilsafatSejumlah ahli dan tokoh dihadirkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, di
Baca lebih lajut »
Ketua KPU RI lantik 80 anggota KPU dari 16 kabupaten/kotaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik 80 anggota KPU dari 16 kabupaten/kota di empat provinsi se-Indonesia periode 2024—2029. Pelantikan dipimpin ...
Baca lebih lajut »
KPU Pusat Bantah KPU Papua Jemput Paksa Komisioner KPU JayapuraKPU pusat membantah berita yang mengutip Ketua KPU Papua Steve Dumbon yang mengaku menjemput paksa komisioner KPU Kota Jayapura untuk pelaksanaan pleno.
Baca lebih lajut »