Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengaku sedih dengan OJK karena laporan hasil BPK yang menunjukkan kalau OJK mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP).
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng nampak geram kepada Otoritas Jasa Keuangan . Hal ini lantaran, lembaga keuangan itu dinilai merugikan negara atas tindakan tak menempati gedung yang sudah disewa.
Dia mensinyalir, kerugian negara itu diduga atas tindakan OJK yang menyewa gedung dengan nilai sekitar Rp 400 miliar. Namun, kata Mekeng, gedung itu belum ditempati hingga saat ini. Dia menyoroti OJK yang dinilai tidak akuntabel. Padahal, tugasnya adalah membuat pengaturan, hingga memeriksa industri jasa keuangan. Untuk itu, dia meminta Komisi XI DPR ikut mengambil sikat tegas menghadapi masalah ini.
'Jadi hemat saya pimpinan, komisi XI harus mengambil kangkah yang tegas terhadap masalah ini supaya tahun depan tidak jadi disclaimer, kalau disclaimer ktia juga bertanggung jawab ini, karena kita membiarkan ini,' katanya. 'Untuk 2025, OJK memiliki dua sumber penerimaan, yaitu dari iuran yang diterima tahun 2024 digunakan di 2025,' ujar Mirza dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu .
Komisi XI OJK BPK Opini WDP Wajar Dengan Pengecualian Kerugian Negara
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Komisi VII DPR: Indira SYL bukan Anggota Komisi VIIKetua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Indira Chunda Thita Syahrul, ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR minta PPATK ungkap anggota DPR main judi onlineKomisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data anggota DPR yang terlibat atau bermain judi dalam jaringan ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Anggota DPR Main Judi OnlineBerita Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Anggota DPR Main Judi Online terbaru hari ini 2024-06-26 14:11:01 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII DPR: Target lifting minyak APBN 2024 perlu direvisiAnggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menilai target produksi siap jual atau lifting minyak bumi, yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 635 ribu barel ...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi V DPR: Kebijakan Tapera perlu disosialisasikanAnggota Komisi V DPR Hamka B Kady menilai pemerintah perlu menyosialisasikan secara masif terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), sehingga publik ...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi V DPR Nilai Publik Gaduh Soal Tapera karena Belum Dapat Informasi UtuhAnggota Komisi V DPR Hamka B. Kady menilai publik gaduh merespons kebijakan Tapera karena belum dapat informasi yang utuh.
Baca lebih lajut »