RUU Kesehatan masih menuai polemik. Anggota DPR ini bahkan menilai RUU tersebut perlu dikaji secara hati-hati dan dipikirkan dengan matang.
Rancangan Undang-Undang Kesehatan masih menuai polemik, termasuk dari kalangan anggota dewan. Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati bahkan menilai RUU Kesehatan tersebut perlu dikaji secara hati-hati dan dipikirkan dengan matang.
"BPJS Ketenagakerjaan ini bidangnya ketenagakerjaan, bukan bidang kesehatan. Lalu yang jadi pertanyaan banyak pihak, kenapa harus ikut-ikutan diubah dan dimasukan ke dalam RUU Kesehatan Omnibus," jelasnya. Sama hanya dengan BPJS Kesehatan, yang mengharuskan pelayanan cepat. Dalam hal ini, jika RUU disahkan, BPJS Kesehatan harus melapor ke kementerian, lalu ke presiden saat ingin membayarkan klaim dari rumah sakit A. Menurutnya, proses ini akan memperpanjang birokrasi.Kurniasih menjelaskan kondisi ini justru tak memunculkan semangat debirokratisasi, melainkan sentralisasi. Menurutnya, birokrasi dipastikan akan menjadi semakin panjang, pelayanan menurun, dan akibatnya merugikan masyarakat.
"Kita mengimbau kepada DPR juga kepada pemerintah hati-hati dalam membahas RUU Kesehatan Omnibus ini," imbuhnya.Senada dengan Kurniasih, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti soal poin kewenangan BPJS yang awalnya bertanggung jawab langsung kepada presiden, namun dalam RUU Kesehatan, lembaga BPJS menjadi di bawah kementerian. Menurutnya, kebijakan ini membuat kementerian menjadi super power.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tolak RUU Kesehatan, KSPI Tolak Kewenangan BPJS DiubahDi seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri
Baca lebih lajut »
Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 MasukanBaleg DPR RI menerima lebih dari sembilan aspirasi dari Pemprov Kalteng dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU 2023.
Baca lebih lajut »
Pengesahan RUU Minol akan Jadi Kado Akhir Masa Periode DPRAchmad Baidowi menegaskan pihaknya akan berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) di periode DPR 2019-2024.
Baca lebih lajut »
Dekan Unila ungkap titipan mahasiswa dari anggota DPR hingga polisiDekan Fakultas Pertanian Unila Irwan Sukri Banuwa mengaku pernah menerima titipan puluhan calon mahasiswa dari sejumlah anggota DPR RI, DPRD, rekan bisnis, hingga anggota Polda Lampung.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Kesal Harga Tiket JKT-Papua Mahal: Melebihi ke Eropa!Apalagi memasuki musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru (Nataru), kenaikan harga tiket pesawat sangat luar biasa.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR hingga Polisi Titip Calon Mahasiswa di Unila Lewat DekanDekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Irwan Sukri Banuwa mengaku pernah menerima titipan puluhan calon mahasiswa agar bisa diterima di perguruan tinggi negeri tempatnya bekerja itu dari sejumlah anggota DPR, DPRD, rekan bisnis hingga, anggota Polda Lampung.
Baca lebih lajut »