Perkara tentang pemberitaan tidak akan menggunakan pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi mengikuti mekanisme di Undang-Undang Pers.
Satu Meja The Forum, Kompas TV,Taufik mengatakan, penyebar berita bohong harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.
“Jelas, ketika kemudian ada penyebaran berita bohong, yang kemudian berakibat pada kerusuhan, menurut saya harus ada pertanggungjawaban pidananya,” kata Taubas, sapaan akrabnya.lex specialislex specialis“Yang nanti akan ikut dengan mekanisme dan prosedur dalam Undang-Undang Pers.” Menjawab pertanyaan Budiman Tanuredjo, pembawa acara Satu Meja The Form, tentang untuk apa pasal itu dibuat, Taubas menyebut, pasal itu dibuat untuk menjerat orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Agar jangan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang yang punya niat jahat, untuk menyebarkan berita bohong, yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dan kerusuhan.”
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU KUHP Resmi Jadi Undang-undang Setelah 104 Tahun Pakai Produk BelandaRancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6.12.2022). Rancangan Undang-Undang Kitab...
Baca lebih lajut »
Undang-Undang KUHP Disahkan, Para Pakar Beberkan DampaknyaUndang-Undang KUHP baru saja disahkan pada Selasa, 6 Desember 2022. Namun, para pakar menilai disahkannya Undang-undang KUHP itu, sangat rentan menjadi pemukul
Baca lebih lajut »
RKUHP resmi disahkan jadi undang-undang, diancam digugat ke Mahkamah Konstitusi - BBC News IndonesiaRKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang. Namun, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan fraksi Partai Demokrat memberikan catatan. Bahkan, anggota fraksi PKS mengancam akan menggugat beberapa pasal ke Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »
KUHP Baru Harapan Baru, Undang-Undang yang Telah Lama Alami Pergulatan - Pikiran-Rakyat.comRKUHP sudah disetujui menjadi undang-undang pada Selasa 6 Desember 2022 dalam rapat paripurna yang digelar di Senayan, Jakarta.
Baca lebih lajut »
DPR Sebut Pengesahan RUU KUHP untuk Berikan Kepastian Hukum |Republika OnlinePengesahan RUU KUHP jadi undang-undang juga untuk menciptakan keadilan.
Baca lebih lajut »
Dubes AS Kritik KUHP: Bisa Pengaruhi Hubungan RI-ASDubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Yong Kim mengkritik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Baca lebih lajut »