Pembangunan IKN diusulkan untuk ditunda.
- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB , Indrajaya mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menunda sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara .
Karena pemblokiran ini, Kementerian PU pun memangkas anggaran IKN dari Rp 60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun. Bila mengacu Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran dilakukan sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai.
Artinya Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program mensejahterakan rakyat.
Fraksi Pkb Indrajaya Ibu Kota Nusantara Presiden Prabowo Subianto Ikn Dpr
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad Minta Pemindahan ASN ke IKN Jangan Terburu-buruAnggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad meminta pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur jangan terburu-buru. Dia pun meminta Menteri PAN-RB Rini Widyantini belajar dari kesalahan tahun lalu di mana ASN dipindahkan ke IKN secara terburu-buru menjelang dan setelah Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN.
Baca lebih lajut »
Viral Kabar Proyek IKN Disetop Prabowo, Otorita Buka SuaraOtorita IKN buka suara soal hebohnya kabar pembangunan IKN disetop.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR Optimistis Prabowo akan Memutuskan yang Terbaik untuk Membangun IKNPembangunan IKN akan terus berjalan dan menjadi terobosan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Anggaran tidak Menghambat Pembangunan IKNKepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemblokirang anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN. Hasan menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN masih tersedia di OIKN serta di berbagai kementerian. Ia mengklaim bahwa komitmen pembangunan IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berlanjut dan efisiensi anggaran pada tahun 2025 tidak akan mengganggu pembangunan IKN.
Baca lebih lajut »
Soal Kasus Pemerasan Oleh Polisi, Legislator Komisi III Singgung Sanksi TegasJPNN.com : Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyoroti berbagai dugaan kasus pemerasan anggota kepolisian.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN Rp48,8 TriliunMenteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IKP) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. AHY menuturkan bahwa Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama empat tahun ke depan, dari 2025 hingga 2029. Pembangunan IKN era Prabowo akan berfokus pada kawasan Legislatif dan Yudikatif, sementara kawasan eksekutif seperti Istana Garuda sudah rampung.
Baca lebih lajut »