Anggota Komisi II DPR Guspardi: Jangan Seret TNI-Polri Isi Jabatan Politis

Indonesia Berita Berita

Anggota Komisi II DPR Guspardi: Jangan Seret TNI-Polri Isi Jabatan Politis
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 92%

ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyarankan agar pemerintah perlu memikirkan potensi hadirnya dwifungsi TNI-Polri dalam wacana penunjukan sebagai pelaksana tugas kepala daerah pada 2022 dan 20

23. Ia berharap, perwira aktif di TNI-Polri tak mengisi posisi tersebut.

Dikatakannya, mekanisme penunjukan pelaksana jabatan kepala daerah itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 mengatakan bahwa pejabat gubernur, bupati dan wali kota berasal dari Aparatur Sipil Negara . Di samping itu, ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri menjaga citra Presiden Joko Widodo di sisa waktu pemerintahannya. Guspardi tak ingin Presiden Jokowi dipandang sebagai sosok yang dinilai ingin menarik kembali TNI-Polri untuk berpolitik.

Ia menyampaikan, kekosongan itu pun nantinya akan diisi Plt atau penjabat kepala daerah. Dan beberapa tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri pernah menunjuk perwira TNI atau Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Selesaikan Penolakan Jagung SubsidiKomisi IV DPR Minta Pemerintah Selesaikan Penolakan Jagung SubsidiFirman menyarankan pemerintah menggerakkan industri UMKM menyangkut prioritas kebutuhan peternak unggas, seperti peredaran jagung harus dikendalikan pemerintah
Baca lebih lajut »

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Selesaikan Penolakan Jagung SubsidiKomisi IV DPR Minta Pemerintah Selesaikan Penolakan Jagung Subsidi
Baca lebih lajut »

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Selesaikan Penolakan Jagung SubsidiKomisi IV DPR Minta Pemerintah Selesaikan Penolakan Jagung Subsidi
Baca lebih lajut »

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Selesaikan Penolakan Jagung SubsidiKomisi IV DPR Minta Pemerintah Selesaikan Penolakan Jagung SubsidiFirman menyarankan pemerintah menggerakkan industri UMKM menyangkut prioritas kebutuhan peternak unggas, seperti peredaran jagung harus dikendalikan pemerintah
Baca lebih lajut »

Polri Tegaskan Tawaran kepada Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri Bukan Jebakan - Tribunnews.comPolri Tegaskan Tawaran kepada Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri Bukan Jebakan - Tribunnews.comPolri akan mengundang 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekrutmen yang telah disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Baca lebih lajut »

KSAL Jamin TNI AL Tidak Disusupi Paham Komunis, Ini AlasannyaKSAL Jamin TNI AL Tidak Disusupi Paham Komunis, Ini AlasannyaMenurutnya, TNI AL gencar melakukan pembinaan-pembinaan ideologi agar paham-paham tentang komunis bisa diantisipasi.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 22:06:28