Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia karena tak bisa melindungi data masyarakat.
- , dan akui kalau emang ada masalah. Komunikasikan secara transparan, walaupun tidak semua dibuka, tetapi jelaskan pada publik, kita memang mendapat serangan, rakyat sabar, 'kami mohon maaf kepada rakyat Indonesia atas ketidakmampuan melindungi data seluruh rakyat Indonesia,'" kata Sukamta dalam program, kita semua maklum. Ini bencana nasional, tragedi nasional.
Sementara Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk segera melakukan langkah-langkah cepat dan tepat agar masalah ini cepat selesai. "Tentu saja Pak Presiden memanggil pihak-pihak terkait untuk bisa melakukan evaluasi atau memberikan informasi terkini kepada bapak presiden.
Ransomware Data Masyarakat PDN Sukamta Komisi I Brain Cipher
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Anggota DPR Main Judi OnlineBerita Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Anggota DPR Main Judi Online terbaru hari ini 2024-06-26 14:11:01 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR minta PPATK ungkap anggota DPR main judi onlineKomisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data anggota DPR yang terlibat atau bermain judi dalam jaringan ...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Pemerintah untuk Tidak Naikkan Harga BerasPemerintah diingatkan untuk tak naikkan harga beras.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi V DPR Bongkar Realisasi Investasi di IKN Jauh dari Target PemerintahMundurnya dua pimpinan otorita IKN memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih menimbulkan persoalan.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Sebut Tapera Mencekik Pekerja Mandiri: Tak Semua yang Bekerja Itu SejahteraAnggota Komisi IX DPR RI Alifudin minta pemerintah batalkan Tapera dan fokus pada program menyejahterakan rakyat.
Baca lebih lajut »
Bikin Beban! PDIP Usul Penghapusan Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan BatalSejumlah Anggota Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah membatalkan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca lebih lajut »