Mengacu UU Pilkada, pengisian ratusan posisi penjabat kepala daerah mulai Mei 2022 tak perlu melibatkan DPR. Kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah. Namun, anggota DPR, Guspardi Gaus, meminta DPR dilibatkan. Mengapa? Polhuk AdadiKompas YogiWistyo
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA melantik lima pasang kepala daerah periode 2021-2024 di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Jumat .
JAKARTA, KOMPAS — Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, meminta agar DPR dilibatkan dalam pengisian posisi penjabat kepala daerah untuk daerah yang kepala/wakil kepala daerahnya berakhir masa jabatannya mulai Mei 2022. Ia beralasan posisi pemimpin daerah merupakan jabatan politis yang biasanya dipilih rakyat. Karena itu, DPR sebagai wakil rakyat perlu dilibatkan dalam perekrutan penjabat kepala daerah.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada kebutuhan pengisian penjabat kepala daerah di 5 provinsi, 6 kota, dan 37 kabupaten pada Mei 2022. Jumlah itu bagian dari 101 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada 2022. Sementara itu, pada 2023 terdapat 170 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Terima Draf UU Ibu Kota Negara dari DPR, Pemerintah Punya Waktu 30 Hari untuk MengkajiPemerintah memiliki waktu 30 hari untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap draf UU IKN.
Baca lebih lajut »
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR'Ini sekaligus juga menunjukkan kebesaran jiwa dari masyarakat Sunda dan pentingnya menghadapi masalah secara rasional dan juga konstitusional,' ujarnya. Nasional JernihkanHarapan
Baca lebih lajut »
Pariwisata Bali Kembang Kempis, Begini Curhat Wagub Cok Ace ke Komisi IX DPR RIPariwisata Bali kembang kempis, belum ada tanda pulih menjadi curhat Wagub Cok Ace saat bertemu Komisi IX DPR RI pariwisatabali
Baca lebih lajut »