Anggota DPR Nilai Pemecatan Pinangki oleh Kejaksaan Agung Terlambat TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Hinca Panjaitan mendorong perbaikan di internal Kejaksaan Agung agar lebih profesional dalam menyelesaikan perkara, khususnya usai kasus pidana yang menjerat mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.'Saat ada oknum dari Kejaksaan RI yang terbukti bersalah secara hukum, sudah menjadi kewajiban Kejaksaan untuk bertindak tegas,' ujar Hinca, Sabtu, 7 Agustus 2021.Hinca mengatakan pemecatan terhadap Pinangki terlambat.
Maka secara normatif, seyogyanya keputusan pemecatan dengan tidak hormat tersebut sudah bisa dikeluarkan Juli 2021,' ujar Hinca.Hinca menuturkan pemecatan Pinangki menimbulkan kesan tidak baik karena sebagian besar publik menganggap Kejaksaan Agung baru melakukan pemecatan setelah ada desakan keras dari masyarakat. 'Peristiwa ini wajib dievaluasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejagung Resmi Berhentikan Jaksa Pinangki secara Tidak HormatKejaksaan Agung resmi memberhentikan Pinangki Sirna Malasari secara tidak hormat dari jabatannya.
Baca lebih lajut »
Kejaksaan Agung Resmi Pecat Tidak Hormat Pinangki Sirna MalasariKejaksaan Agung (Kejagung) resmi memecat Pinangki Sirna Malasari dari jabatannya sebagai jaksa dan PNS.
Baca lebih lajut »
Duduk Perkara Urusan Gaji Usai Jaksa Pinangki Masuk BuiJaksa Pinangki Sirna Malasari kembali membuat heboh. Pinangki disebut menerima gaji dari Kejaksaan Agung padahal statusnya sudah terpidana korupsi.
Baca lebih lajut »
DPR dorong perbaikan di Kejaksaan setelah kasus PinangkiAnggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hinca Pandjaitan mendorong perbaikan di internal Kejaksaan RI agar lebih profesional dalam menyelesaikan ...
Baca lebih lajut »
Kejagung resmi pecat Jaksa Pinangki tidak dengan hormatKejaksaan Agung RI resmi memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menerbitkan ...
Baca lebih lajut »