Pemerintah diminta mengembalikan fungsi pengawasan PT Asabri dan PT Taspen dari OJK ke Kementerian Keuangan.
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mengembalikan fungsi pengawasan PT Asabri dan PT Taspen dari Otoritas Jasa Keuangan ke Kementerian Keuangan. Hal ini untuk meminimalisir atas kejadian dugaan kasus korupsi kepada perseroan tersebut.
Sebelumnya, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi membentuk panitia kerja untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja industri jasa keuangan di Tanah Air. Panja dilakukan dengan prioritas pembahasan atas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya , AJB Bumiputera 1912, PT Asabri , PT Taspen , dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2 dari 3 halamanPergantian Dirut Asabri atas Masukan Menhan PrabowoMenteri BUMN Erick Thohir telah resmi mencopot Sonny Widjaja dari jabatan Direktur Utama PT Asabri . Sebagai pengganti, Erick menunjuk R Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama Asabri uang baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham . "Pergantiannya sih karena sudah perlu penyegaran," kata Arya dalam pesan suara yang disampaikannya, seperti dikutip Kamis .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bank Mandiri Taspen Bukukan Laba Rp 208,72 Miliar |Republika OnlineLaba bersih ditopang oleh pendapatan bunga dan syariah bersih serta pendapatan premi.
Baca lebih lajut »
Puan Minta Penyaluran Subsidi Gaji Pekerja Cepat dan Tepat |Republika OnlineKetua DPR minta penyaluran subsidi gaji pekerja cepat dan tepat.
Baca lebih lajut »
Ashanty Berkunjung ke Rumah Irfan Hakim, Lihat Super Megatank dan Minta DibuatkanAshanty Berkunjung ke Rumah Irfan Hakim, Lihat Super Megatank dan Minta Dibuatkan
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS dan Fraksi PPP Bersinergi untuk Perjuangkan Agenda Keumatan dan KebangsaanMenurut Jazuli, silaturahmi Fraksi PKS ke Fraksi PPP dalam rangka mengukuhkan eksistensi dan agenda keumatan dan kebangsaan di lingkup DPR khususnya dan di Indonesia pada umumnya. DPRRI
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemerintah Cepat dan Tepat Salurkan Subsidi Gaji PekerjaPuan meminta kebijakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dilakukan bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat.
Baca lebih lajut »
Boncos! Defisit APBN Bakal Terus Melebar hingga 6,34% PDBKementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga pertengahan tahun...
Baca lebih lajut »