Anggota DPR Kritik Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun: Konstitusi Rusak akibat MK Ikut Main Politik

Indonesia Berita Berita

Anggota DPR Kritik Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun: Konstitusi Rusak akibat MK Ikut Main Politik
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 7 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 6%
  • Publisher: 63%

Benny Kabur Harman turut mengkritisi putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang memutuskan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, turut mengkritisi putusan Mahkamah Kontitusi yang memutuskan mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Benny menilai, dengan adanya putusan soal masa jabatan pimpinan KPK tersebut, menunjukkan MK turut bermain politik.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anggota DPR Usulkan Masa Jabatan Hakim MK Juga Jadi 5 Tahun seperti Pimpinan KPKAnggota DPR Usulkan Masa Jabatan Hakim MK Juga Jadi 5 Tahun seperti Pimpinan KPKAnggota Komisi III DPR RI Arsul Sani usulkan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diubah jadi lima tahun sama seperti Pimpinan KPK
Baca lebih lajut »

Anggota DPR Anggap MK Bekerja Tak Sesuai Fungsinya Terkait Putusan Masa Jabatan Pimpinan KPKAnggota DPR Anggap MK Bekerja Tak Sesuai Fungsinya Terkait Putusan Masa Jabatan Pimpinan KPKIa menganggap, putusan MK soal masa jabatan Pimpinan KPK bukan menguji norma, tapi justru menambahkan norma baru dalam memaknai sebuah undang-undang.
Baca lebih lajut »

Anggota Komisi III DPR Sebut Putusan MK Soal Pimpinan KPK tidak Berlaku SurutAnggota Komisi III DPR Sebut Putusan MK Soal Pimpinan KPK tidak Berlaku SurutAnggota Komisi III sebut putusan MK soal jabatan pimpinan MK tidak berlaku surut
Baca lebih lajut »

Anggota DPR Minta Dibangun Cable Car di Puncak Cianjur: Kalau Bangun Jalan Tol LamaAnggota DPR Minta Dibangun Cable Car di Puncak Cianjur: Kalau Bangun Jalan Tol LamaAnggota DPR Minta Dibangun Cable Car di Puncak Cianjur: Kalau Bangun Jalan Tol Lama: Anggota DPR itu menilai, pembangunan cable car bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak Cianjur.
Baca lebih lajut »

Terkait Rasio Elektrifikasi Bisa Capai 100% PLN, Ini Kata Anggota Komisi VII DPRTerkait Rasio Elektrifikasi Bisa Capai 100% PLN, Ini Kata Anggota Komisi VII DPRMenurut Mulyanto PLN selalu berdalih bahwa pada tahun 2024 akan menjadi 100%, namun berdasarkan realita yang ada dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 100%.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 10:06:52