Anggota Komisi III sebut putusan MK soal jabatan pimpinan MK tidak berlaku surut
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK memang final dan mengikat sekaligus menjadi rujukan dalam pelaksanaanya. Hal ini direspon oleh anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari dalam menjawab keterangan juru bicara MK Fajar Laksono sebelumnya.
"Keterangan jubir MK bukanlah keterangan yang mengikat pada suatu putusan karena yang jadi rujukan isi putusan. Dalam keterangannya paragraf 317 halaman 117 dengan mempertimbangkan jabatan yang berakhir 2023. Jika merujuk pada paragraf itu tidak ada ketegasan bahwa putusan ini berlaku untuk periode saat ini, hanya menegaskan segera pentingnya untuk memutus," ujarnya, Jumat .
Menurutnya jika putusan ini dilihat dengan cara pandangan perubahan norma UU baru maka ketentukan perubahan baru harus dibuat dalam peraturan peralihan.Tobas menilai saat MK mengubah norma maka ketika mengeluarkan putusan dan akan diberlakukan saat ini, maka harus ditegaskan pembuatannya dalam pertimbangan atau amar putusan.
Selama ini model putusan inkonstitusional bersyarat maupun putusan konstitusional bersyarat ini sering dikritik karena dianggap melanggar dasar kewenangan dan fungsi MK yang merupakan negative legislator yakni hanya menyatakan suatu norma undang-undang sejalan dengan konstitusi atau melanggar konstitusi.
"Peran MK tidak dimaksudkan sebagai positive legislator yakni tidak boleh menambah norma baru dalam undang-undang. Karena itulah jikapun model Putusan inkonstitusional bersyarat maupun putusan konstitusional bersyarat maka harus dibatasi dengan maksud menafsirkan bagaimana menerapkan norma yang diuji bukan menambah norma baru," tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Putuskan Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pimpinan Komisi III DPR Ini BinggungWakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengaku bingung akan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setahun menjadi lima tahun.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi III DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Bakal Alot dan PanjangKetua Komisi III DPR, Bambang Pacul sebut pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR bakal berlangsung panjang dan alot. Saat ini pembahasan belum dimulai
Baca lebih lajut »
Buntut Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Komisi III DPR Akan Panggil MKSebelumnya, Anggota Komisi III F Demokrat, Benny K Harman mempertanyakan kewenangan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat menjadi lima tahun.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: Masa Percobaan Terpidana Mati KUHP Baru Bersifat Otomatis |Republika OnlineDi UU KUHP baru, hukuman mati bisa diganti menjadi pidana penjara seumur hidup.
Baca lebih lajut »
Terkait Rasio Elektrifikasi Bisa Capai 100% PLN, Ini Kata Anggota Komisi VII DPRMenurut Mulyanto PLN selalu berdalih bahwa pada tahun 2024 akan menjadi 100%, namun berdasarkan realita yang ada dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 100%.
Baca lebih lajut »
Anak Ketua Komisi XI DPR Ikut Tes Anggota BPK, Ini Sosoknya!Dewi juga merupakan adik dari mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya.
Baca lebih lajut »