Mardani menegaskan, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) abai terhadap kepentingan rakyat.
Pemandangan dari udara ini menunjukkan Istana Kepresidenan Indonesia yang baru di masa depan ibu kota Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 11 Juli 2024. - Kota baru ini rencananya akan mulai beroperasi sebagai pusat politik baru negara ini. center pada 17 Agustus 2024 saat HUT RI ke-79 di calon ibu kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 11 Juli 2024. for sale.
"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," bunyi pasal 9 ayat 2 diktum a, Perpres tersebut, dikutip Tribunnews, Jumat, .
Sementara itu, untuk hak guna bangunan pemerintah memberikan maksimal 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diperpanjang untuk siklus kedua dengan durasi waktu yang sama.Begitu juga dengan hak pakai tanah. Pemerintah memberikan jaminan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
Untuk memastikan tanah tersebut dimanfaatkan dengan baik pemerintah akan melakukan evaluasi setiap lima tahun.
Ibu Kota Nusantara IKN Investor DPR Joko Widodo Jokowi PKS Mardani Ali Sera Politik Nasional
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Timwas Haji DPR Kritik Keras Kemenag Pengalihan Kuota Haji Tambahan Langgar AturanANGGOTA Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina melontarkan kritik keras Kemenag atas pengalihan setengah dari kuota tambahan 20 ribu untuk jemaah haji reguler menjadi haji plus ONH Plus
Baca lebih lajut »
DPR Kritik Keras Kemenag Soal Perubahan Komposisi Kuota HajiDPR menilai Kemenag sudah melanggar kesepakatan dan Undang-undang terkait komposisi jumlah kuota haji khusus pada tahun ini.
Baca lebih lajut »
DPR Kritik Keras BSSN Buntut Peretasan: Ini Kebodohan NasionalAnggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dinilai abai hingga terjadi peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDN)
Baca lebih lajut »
Luhut Dikritik Keras oleh Anggota DPR RI Gara-gara Wacana Pembatasan BBM SubsidiBerita Luhut Dikritik Keras oleh Anggota DPR RI Gara-gara Wacana Pembatasan BBM Subsidi terbaru hari ini 2024-07-13 19:52:17 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Kritik Pedas Anggota DPR ke BSSN soal Indonesia Tak Punya Cadangan Data di PDNS usai DiretasKritik Pedas Anggota DPR ke BSSN soal Indonesia Tak Punya Cadangan Data di PDNS usai Diretas
Baca lebih lajut »
IAW Kritik Anggota Komisi III DPR Santoso Tidak Paham Sinergi InstitusiSekretaris pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR, Santoso, dalam rapat kerja yang sebut
Baca lebih lajut »