Anggota DPR Dorong KBRI Responsif Tangani Masalah WNI di Luar Negeri Sindonews BukanBeritaBiasa .
) responsif untuk setiap persoalan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Politikus Partai Golkar ini meminta agar jangan sampai menunggu kasusnya viral.
Christina merespons kasus pekerja migran Indonesia di Suriah yang meminta pulang karena kondisi pekerjaan yang berat dan merasa ditipu agen yang memberangkatkan. Dia menegaskan saat ini KBRI di Damaskus berkomunikasi intens untuk memastikan pemulangan mereka.Hal utama yang ditegaskan Christina adalah jaminan bahwa mereka dalam kondisi baik dan sehat."Ada kasus Dede, dan ada juga Ayu dari Bontang yang saat ini kami pantau melalui KBRI dan sedang diupayakan untuk bisa dipulangkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tak Patuh LHKPN ICW Laporkan 55 Anggota DPR ke MKD, Terbanyak PDIP dan GolkarIndonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan 55 Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Tolak Satgas Bentukan Mahfud MD dan Sri Mulyani untuk Usut Transaksi Janggal Rp349 TSejumlah anggota Komisi III DPR menolak satgas yang dirancang Mahfud MD dan Sri Mulyani sebagai Komite TPPU dalam menuntaskan transaksi janggal Rp349 triliun.
Baca lebih lajut »
Gabung PSI, Ade Armando Ngebet Ingin Jadi Anggota DPR RI Komisi yang Bidangi Agama |Republika OnlineAde Armando mengaku tertarik untuk gabung di Komisi VIII bidangi agama
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Kritik Satgas Transaksi Rp 349 T, Begini Jawaban Mahfud MdAnggota Komisi III DPR mengkritik rencana pembentiuan Satgas transaksi janggal Rp 349 triliun. Begini jawaban Menko Mahfud Md.
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Ade Armando Ingin Jadi Anggota DPR Komisi Agama |Republika OnlineAde ingin menjadi anggota komisi tersebut agar bisa memberantas intoleransi.
Baca lebih lajut »
PPKM Sudah Dicabut, Anggota DPR Minta Syarat Perjalanan Tidak DipersulitAnggota DPR dari Fraksi PKS meminta pemerintah tak mempersulit syarat perjalanan mengingat status PPKM sudah dicabut.
Baca lebih lajut »