10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai BKN ini merupakan bentuk respons cepat BKN dalam menyikapi Instruksi Presiden.
Kepala Badan Kepegawaian Negara , Zudan Arif, menekankan 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh BKN dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran. Setelah munculnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
'Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,' kata Zudan dalam keterangan resmi BKN, Selasa . 10. Kantor Regional agar memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerjaTak Persulit ASNZudan juga meminta BKN dalam menjalankan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara harus dapat memudahkan ASN. Utamanya dalam menyikapi permasalahan kepegawaian yang berkembang di ruang lingkup ASN.
'Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial . Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun untuk itu,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Banten, beberapa waktu lalu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BKN dan Kementerian Imigrasi Ringankan Anggaran untuk Dukung Efisiensi NegaraInstruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensikan anggaran negara mendorong berbagai instansi pemerintah untuk melakukan pemangkasan pengeluaran. BKN membatasi alokasi BBM bagi pejabat dan menerapkan penghematan pada berbagai aspek operasional. Kementerian Imigrasi pun menggelar perayaan hari jadi secara sederhana.
Baca lebih lajut »
BKN Imbau ASN untuk Maksimalkan Efisiensi AnggaranKepala BKN Zudan Arif menegaskan bahwa seluruh ASN harus adaptif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, seiring dengan arahan Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran. BKN telah mengambil langkah-langkah konkret seperti menghapus operasional mobil jemputan dan mengurangi alokasi anggaran untuk jamuan pimpinan. Zudan menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan hambatan, melainkan peluang untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan digitalisasi birokrasi. Ia juga meminta BKN untuk membantu menyelesaikan permasalahan ASN terkait hukum, kesejahteraan, dan karier.
Baca lebih lajut »
BKN Terapkan Efisiensi, BBM Pejabat Dipotong dan Anggaran Jamuan DiberhentikanBadan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan nota dinas untuk efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor. Beberapa alokasi anggaran dipotong seperti BBM pejabat, ATK, sarpras, dan jamuan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden dan Menteri Keuangan untuk efisiensi belanja APBN 2025.
Baca lebih lajut »
BKN Pangkas Anggaran, Beri Batasan BBM hingga Tutup Jamuan PimpinanBadan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pemangkasan anggaran sejumlah pos sebagai bentuk efisiensi belanja APBN 2025. Beberapa pos anggaran seperti pengadaan alat kantor dan anggaran jamuan pimpinan ditiadakan. Dalam nota dinas BKN, terdapat 11 langkah penghematan yang akan dilakukan, seperti pembatasan alokasi BBM untuk pejabat, pengurangan biaya listrik dan air, serta penghentian operasional mobil jemputan dan pengadaan perlengkapan kantor.
Baca lebih lajut »
Sufmi Dasco Tegaskan Semua Lembaga Kena Pemangkasan Anggaran, Termasuk DPR?Sementara itu ketika ditanya berapa kisaran anggaran yang dipangkas oleh DPR, Dasco mengaku tak hafal jumlah pastinya.
Baca lebih lajut »
Anggaran 17 Kementerian-Lembaga Ini Tak Kena Potong, Ada Kemhan hingga DPRAda kementerian dan lembaga yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Tercatat, ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh di 2025.
Baca lebih lajut »