Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk efisiensi belanja APBN dan APBD, termasuk pemangkasan anggaran Kementerian BUMN.
Senin, 10 Feb 2025 18:30 WIBPresiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Melalui instruksi tersebut, pemerintah kini melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran pada APBN 2025 .
"Saya tidak bisa komen mengenai anggaran, karena belum putus," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Senin .Erick Thohir Ungkap Alasan Pilih Tentara Jadi Bos Baru Bulog Erick mengatakan dengan keterbatasan anggaran BUMN belakangan ini, BUMN harus tetap menjalankan kebijakan dan transformasi yang telah direncanakan."Saya rasa selama kita, kerjanya maksimal, tidak mengeluh, ya kita lakukan sebisa mungkin. Saya rasa dengan keterbatasan dana BUMN selama ini, saya nggak ngeluh kita kerja keras aja," katanya.
Erick Thohir Pemangkasan Anggaran Apbn 2025 Efisiensi Belanja Pelaksanaan Apbn Kementerian Bumn Prabowo Transformasi Pelaksanaan Menteri Bumn Pemangkasan Anggaran Kementerian Bumn. Efisiensi Belanja Apbn Prabowo Subianto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efis Subianto Badan Anggaran Belanja Pemerintah Keterbatasan Gangguan Anggaran Kementerian Bumn Keterbatasan Anggaran Bumn Kantor Kementerian Bumn Tkd Pemangkasan Aja Anggaran
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggaran Kementerian PU Dipangkas, Dody Hanggodo Akan Kajian Ulang Kebutuhan ProyekPresiden Prabowo Subianto memangkas anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga dalam APBN 2025. Kementerian PU terkena pemangkasan sebesar Rp 81 triliun. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan akan mengkaji ulang kebutuhan anggaran sejumlah proyek pembangunan yang bisa diajukan kembali.
Baca lebih lajut »
Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81,38 TriliunAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dikurangi sebesar Rp 81,38 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah menegaskan bahwa pemotongan anggaran tidak akan memengaruhi kepentingan pegawai, termasuk honorer yang terus dikurangi. Kementerian PU juga tidak menerapkan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) karena pekerja PU mayoritas tergolong pekerja lapangan yang harus aktif di lapangan.
Baca lebih lajut »
Anggaran Kementerian-Lembaga Dipangkas, Bahlil: Itu Bukan Domain SayaBahlil Lahadalia ogah menanggapi kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga negara.
Baca lebih lajut »
Kementerian Pekerjaan Umum Tak Bisa Terapkan WFA Meski Anggaran Dipangkas Rp 81,38 Triliun, Ini AlasannyaKementerian Pekerjaan Umum tidak bisa menerapkan kebijakan WFA meski anggaran dipangkas Rp 81,38 triliun. Kenapa?
Baca lebih lajut »
Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81,38 Triliun, 14 Proyek Bendungan Batal DigarapPemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rp 81,38 triliun di tengah target swasembada pangan menyebabkan penundaan 14 proyek pembangunan bendungan. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan program swasembada pangan tetap menjadi prioritas, namun dengan penyesuaian. Irigasi untuk pertanian akan terus menjadi fokus utama, sedangkan pembangunan bendungan mungkin akan ditunda. Anggaran yang tersisa hanya Rp 29,57 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun.
Baca lebih lajut »
Fahri Hamzah Mengaku Senang Anggaran Kementerian Perumahan DipangkasWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengaku senang Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran Kementerian Perumahan.
Baca lebih lajut »