Bahlil Lahadalia ogah menanggapi kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ,
Bahlil menyampaikan, setiap kementerian dan lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Oleh karenanya, dia ogah berkomentar banyak mengenai kebijakan yang bukan wewenang Kementerian ESDM. “Wajib menterinya ikut, nggak boleh nggak ikut. Itu pandangan kami. Jadi, helikopter view-nya kan yang tahu tentang bagaimana negara ke depan, itu kan dibawa pimpinan seorang presiden dan wakil presiden. Jadi, silakan teknisnya kalau keuangan, ada di kementerian keuangan,” kata dia.Bahlil soal Isu Reshuffle Kabinet: Kami Yakin Golkar Baik-baik SajaKetua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal menguatnya isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
'Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden,' ucap dia.
Pemotongan Anggaran Anggaran Kementerian Anggaran
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penghematan Anggaran Kementerian dan Lembaga untuk Program Prioritas PrabowoIa menuturkan Presiden Prabowo ingin program makan bergizi gratis yang sudah berjalan bisa lebih banyak dan merata.
Baca lebih lajut »
Kementerian Hukum Tandatangani MoU dengan 29 Kementerian dan LembagaKementerian Hukum menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian dan lembaga negara untuk tahun 2025. Perubahan nomenklatur kementerian menjadi salah satu alasan utama penandatanganan ini. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, penandatanganan MoU antara kementerian dan lembaga ini bukan pertama kali, tetapi dilakukan penyempurnaan karena adanya perubahan nomenklatur.
Baca lebih lajut »
Anggaran 17 Kementerian-Lembaga Ini Tak Kena Potong, Ada Kemhan hingga DPRAda kementerian dan lembaga yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Tercatat, ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh di 2025.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Berpotensi Membuat Pegawai Kementerian dan Lembaga MenganggurPemangkasan anggaran yang dilakukan secara mendadak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan publik serta perekonomian nasional.
Baca lebih lajut »
DPD Minta Menkeu Kaji Kembali Efisiensi Anggaran Kementerian/LembagaPemangkasan anggaran disebut akan mempengaruhi fungsi advokasi dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah.
Baca lebih lajut »
Kementerian/Lembaga Efisiensi Anggaran 2025, Benarkah THR dan Gaji ke-13 PNS Tak Cair?Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah telah menyiapkan pencairan THR maupun Gaji ke-13.
Baca lebih lajut »