Kepala BKN Zudan Arif mengumumkan 10 kebijakan baru untuk efisiensi anggaran, termasuk skema Work From Anywhere.
Selasa, 04 Feb 2025 17:00 WIBKepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif menyampaikan 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh instansinya dalam menyikapi efisiensi belanja yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto . Salah satunya dengan menerapkan Work From Anywhere selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari.
"Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien," kata Zudan dalam giat Apel Pagi yang rutin dilaksanakan pegawai, dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa . Instruksi presiden soal efisiensi anggaran 2025 dinilai merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.Berikut 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan BKN:2. Pemberlakuan skema kerja efisien seperti WFA selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari;4. Pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri;6.
Terakhir, Zudan meminta kepada pegawai BKN dan seluruh ASN di Indonesia untuk menyikapi efisiensi anggaran ini dengan tidak menjadikan sebagai sebuah hambatan, melainkan sebagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan kecepatan pelayanan agar dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat ASN.
Kebijakan Pemerintah Manajemen Asn Work From Anywhere Pegawai Bkn Penggunaan Listrik Transparansi Pns Penggunaan Pendidikan Ngantor-Pemakaian Penyesuaian Badan Kepegawaian Kebijakan Teknis Pegawai Peniadaan Anggaran Bkn Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran 2025 Pemerintah Ruang Lingkup Asn Instansinya Pns Bkn Pns Bkn Cuma 3 Hari Ngantor-Pemakaian Listrik Kebijakan Teknis Manajemen Asn Prabowo Subianto Asn Pemberlakuan Pembatasan Konsultasi Kepegawaian Indonesia Permasalahan Manajemen Asn Wfa
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BKN Terapkan Efisiensi, BBM Pejabat Dipotong dan Anggaran Jamuan DiberhentikanBadan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan nota dinas untuk efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor. Beberapa alokasi anggaran dipotong seperti BBM pejabat, ATK, sarpras, dan jamuan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden dan Menteri Keuangan untuk efisiensi belanja APBN 2025.
Baca lebih lajut »
BKN dan Kementerian Imigrasi Ringankan Anggaran untuk Dukung Efisiensi NegaraInstruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensikan anggaran negara mendorong berbagai instansi pemerintah untuk melakukan pemangkasan pengeluaran. BKN membatasi alokasi BBM bagi pejabat dan menerapkan penghematan pada berbagai aspek operasional. Kementerian Imigrasi pun menggelar perayaan hari jadi secara sederhana.
Baca lebih lajut »
BKN Imbau ASN untuk Maksimalkan Efisiensi AnggaranKepala BKN Zudan Arif menegaskan bahwa seluruh ASN harus adaptif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, seiring dengan arahan Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran. BKN telah mengambil langkah-langkah konkret seperti menghapus operasional mobil jemputan dan mengurangi alokasi anggaran untuk jamuan pimpinan. Zudan menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan hambatan, melainkan peluang untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan digitalisasi birokrasi. Ia juga meminta BKN untuk membantu menyelesaikan permasalahan ASN terkait hukum, kesejahteraan, dan karier.
Baca lebih lajut »
Kemnaker Dipotong Anggaran Rp 2,74 Triliun, Putar Otak untuk Prioritaskan ProgramKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkena pemotongan anggaran Rp 2,74 triliun dari pagu Rp 4,80 triliun di 2025 akibat kebijakan efisiensi belanja APBN. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya sedang mencari solusi untuk memprioritaskan program dan melihat mana yang bisa dipangkas anggarannya. Yassierli bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mencari peluang agar program yang sudah direncanakan dapat tetap berjalan.
Baca lebih lajut »
Anggaran DPR dan MPR Tidak Dipotong, Formappi Duga Erat Kaitan dengan PolitikEfisiensi anggaran DPR dan MPR tak sekadar soal teknis anggaran, tetapi juga soal memberi teladan sikap berhemat demi tujuan negara yang lebih mendesak.
Baca lebih lajut »
Menteri PU Rencanakan Review Anggaran Usai Dipotong Rp81 TriliunMenteri PU Dody Hanggodo membantah adanya perubahan signifikan terhadap program-program di Kementerian PU di tahun 2025 meskipun mengalami pemotongan anggaran. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan akan meninjau kembali pagu anggaran IKN yang mengalami pemotongan dan meminta agar alokasi anggaran tetap ditambah sesuai dengan keputusan rapat sebelumnya.
Baca lebih lajut »