Belanja hibah Pemprov NTB meroket di APBD Perubahan 2022. Peningkatan ini dipertanyakan. Sebab postur anggaran pemprov tengah defisit ratusan miliar rupiah.
”Logikanya begini, kalau kita sendiri punya utang banyak, masa mau kita berikan bantuan. Kalau memang APBD normal, bisa saja hibah bantuan itu,” kata Anggota DPRD NTB Ruslan Turmudzi.
Dalam nota keuangan rancangan perda perubahan APBD 2022, pemprov menargetkan pendapatan Rp 5,669 triliun. Naik Rp 290,54 miliar atau 5,01 persen dari pendapatan APBD murni. Adapun untuk belanja, ditargetkan Rp 6,31 triliun. Meningkat 354,70 miliar atau 5,95 persen dari belanja di APBD murni 2022. Terdiri dari belanja operasi Rp 3,98 triliun; belanja modal Rp 1,44 triliun; belanja tidak terduga Rp 3,21 miliar; dan belanja transfer Rp 879,21 miliar.
Dari komponen pendapatan, pendapatan asli daerah diproyeksikan mengalami kenaikan tertinggi, Rp 181 miliar. Kemudian disusul item pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 140,9 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Irwasum Polri : Mapolda Kalsel yang Baru Tingkatkan Kinerja Anggota |Republika OnlinePolda Kalsel mendapat dana hibah pembangunan markas senilai Rp 130 miliar.
Baca lebih lajut »
Pemerintah akan Berikan BLT untuk Anak Yatim Piatu, Lansia dan Difabel - Tribunnews.comPemerintah akan memberikan BLT untuk anak yatim piatu, lansia tunggal dan penyandang disabilitas. Anggaran mencapai Rp 400 miliar.
Baca lebih lajut »
RUNS Berhasil Cetak Pendapatan Rp 8,8 M di Semester I-2022Selain berhasil meraih pertumbuhan pendapatan, RUNS juga berhasil mencetak laba kotor sebesar Rp 8,6 miliar, atau naik 524% dibanding tahun 2021.
Baca lebih lajut »
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 7.000, Auto Cuan Nih!Harga emas logam mulia Antam hari ini tercatat Rp 940.000 atau naik Rp 7.000
Baca lebih lajut »
KPK Ungkap Biaya Jadi Kepala Daerah: Dari Rp 30 Miliar hingga Rp 150 Miliar - Tribunnews.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya untuk menjadi kepala daerah mulai dari Rp 30 miliar hingga Rp 150 miliar.
Baca lebih lajut »
2023, Pemkab Alokasikan Hibah Rp 20 Miliar ke PPS‘’Untuk hibah sebesar Rp 20 miliar belum dialokasikan pada APBD perubahan. Tapi nanti di APBD induk 2023 baru dialokasikan,’’ kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Merauke di sela-sela sidang APBD pe
Baca lebih lajut »